DPRD Tidore Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017

/ Jumat, 10 Agustus 2018 / 18.45
Wallikota Ali Ibrahim dan Ketua DPRD  Kota Tikep Anas Ali (Dok : Aidar Salasa)
TIDORE-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2017.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tikep Anas Ali dan didampingi Walikota Tikep Capt. Ali Ibrahim dan Wakil Ketua II Mochtar Djumati yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tikep, pada Jumat (10/8) sore tadi.

Dalam penyampaian akhir fraksi telah dinyatakan, menerima dan menyetujui Ranperda tentang penanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan.

Adapun sejumlah fraksi-fraksi yang menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban tersebut antara lain,  Fraksi Partai Bintang Kebangsaan (F-PBK), Fraksi Partai Amanat Indonesia Raya, (F-PAIR), Fraksi Partai Golongan Karya, (F-Golkar) Fraksi Partai Nasdem, (F- NasDem), Fraksi Partai PDI- Perjuangan (F-PDI Perjuangan) dan Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat). Pasalnya, persetujuan DPRD atas Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulaua. Nomor : 170/08/02/2018.

Sementara itu, Walikota Tikep Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan bahwa di mulai dari penyampaian pertanggungjawaban pembahasan oleh DPRD, dan pada akhirnya di kesempatan yang baik ini kita semua telah mendengar tanggapan akhir fraksi atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Itu sebabnya, serangkaian proses evaluasi yang telah berjalan diharapkan mampu memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi, efektivitas atas pengelolaan keuangan daerah.

" Evaluasi atas perancangan peraturan daerah tersebut diharapkan agar dapat memberikan informasi yang relevan bagi stekaholders agar dapat digunakan untuk menilai kemandirian, efektifitas dan tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Lanjutnya, setelah rapat paripurna DPRD yang saat ini kita laksanakan, maka tahapan selanjutnya Pemkot Tikep akan menyampaikan Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk dievaluasi dan selanjutnya di tetapkan sebagai peraturan Daerah tentang penanggung jawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2017. 

" Kita berharap semoga proses evaluasi di Provinsi nanti dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu," tutur Ali Ibrahim.

" Saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik, evaluasi dan sumbang saran yang konstruktif dari segenap anggota DPRD yang terhormat dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintah di kota Tidore Kepulauan," ucapnya.

Pada kesempatan itu pula, Walikota Tikep juga menyadari bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2017 mungkin belum dapat memenuhi secara menyeluruh apa yang menjadi  keinginan dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi segala usaha maksimal telah dilaksanakan guna tertuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

" Semoga evaluasi ini menjadi masukan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pada tahun mendatang untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kelemahan yang terdapat pada tahun anggaran 2017 dan semoga setiap langkah yang telah kita tempuh mempunyai nilai ibadah di sisi Allah SWT. sertah hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," tutupnya. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini