Gubernur Malut Rombak Kabinet, Empat Pejabat Eselon II Terancam di Parkir

/ Senin, 27 Agustus 2018 / 20.23
Pejabat eselon II dan III baru dilantik Gubernur Malut (Dok : Bices)
SOFIFI – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba kembali merotasi empat (4) jabatan eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Malut. Rotasi jabatan dilakukan pagi tadi, Senin (27/8). Bertempat diruang rapat lantai empat kantor gubernur di Sofifi.

Mutasi jabatan yang dilakukan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur  Nomor 821.2.23/KEP/ADM/19/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Daftar Keputusan Gubernur ini juga terlampir pada Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018 tertanggal 24 Agustus.

Sementara keempat pejabat yang dirotasi untuk menduduki jabatan baru ini antara lain, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi (Setdaprov) Malut, Darwis Pua yang dirotasikan ke jabatan baru sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi jabatan lowong. Sedangkan,  Haeruddin Djufri digeser sebagai Pelaksana tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi setelah sebelumnya menduduki jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov Malut. Haeruddin sendiri adalah pejabat kabinet Pelangi yang dirotasi pada jabatan baru dengan status telah memasuki masa persiapan pensiun.

Dengan demikian, jabatan yang ditinggalkan oleh Haeruddin Djufri ini diisi oleh Salmin Janidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprov Malut. Selanjutnya jabatan yang juga dirotasi oleh gubernur adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu Ismail Syahbudin.  Ismail Syahbudin dirotasikan ke jabatan barunya untuk mengisi jabatan lowong sebagai Pejabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Selain merombak jabatan pada  eselon II, Gubernur Malut KH Abdul Ghani Kasuba juga merotasi tujuh (7) jabatan eselon III. Ke tujuh jabatan yang dirotasi ini antara lain, jabatan pelaksana pada Setdaprov Malut yang sebelumnya diisi oleh Gafaruddin, kini menempati posisi jabatan lowong sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Malut. Posisi berikutnya adalah jabatan Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sebelumnya diisi oleh Faisal Rumbia, kini digeser untuk menempati jabatan baru sebagai Kepala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pada Biro Hukum Setdaprov Malut menggantikan Djunaidi Alting.

Sementara Djunaidi Alting digeser dari jabatan lamanya untuk menduduki jabatan lowong sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum,Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja. Begitu pun di posisi Kepala Sub Bidang Keuangan RSUD Chasan Boesorie  (CB) yang turut dirotasi. Adalah Jamaluddin Wua,Kasubid Keuangan RSUD CB yang dirotasi untuk menempati jabatan lowong sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Malut.

Rotasi jabatan di eselon III lainnya adalah jabatan Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sebelumnya ditempati oleh Yusuf Hamisi, kini di tempati oleh Mohammad Ridwan Yunus dengan jabatan sebelumnya yaitu Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan Yusuf Hamisi dirotasikan pada jabatan yang ditinggalkan oleh Mohammad Ridwan dengan status telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP).

Gubernur Malut juga lakukan rotasi  dua jabatan lainnya antara lain, Pelaksanaan pada Biro Umum Setdaprov Malut yakni Hasyim Daeng Barang. Pria yang dikenal dengan sebutan Acim Protokoler ini dilantik menduduki jabatan lowong sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset pada Biro Umum Setdaprov Malut.

Disela– sela prosesi pelantikan pejabat eselon II maupun eselon III, gubernur berharap agar para pejabat yang dirotasi untuk menduduki jabatan baru tersebut mampu mengemban tugas serta tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

“ Saudara – saudara yang baru diangkat ini diharapkan agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban,” ujar AGK sebutan Gubernur Malut

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Provinsi Malut, Idrus Assagaf kepada sejumlah awak media siang tadi menyampaikan, dari daftar pejabat eselon II yang dirotasi tersebut, satu diantaranya telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) yakni Haerudin Djufri yang kini telah dirotasikan ke jabatan baru sebagai Pelaksana pada Setdaprov Malut dari jabatan sebelumnya sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov Malut.

Begitu juga di jabatan eselon III yaitu Yusuf Hamisi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hanya saja bagi Haerudin Djufri maupun Yusuf Hamisi yang kini berstatus MPP masih bisa diperpanjang masa pensiunnya sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan tiga jabatan lainnya yang ditinggalkan seperti Pejabat Kepala Dinas Perhubungan, ditambah Kepala Biro Hukum maupun Kepala Biro Umum Setdaprov Malut akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas yang ditunjuk langsung oleh gubernur.

“Pejabat Plt itu tidak dilantik tetapi melalui penunjukan langsung, mungkin besok kalau sudah ada namanya baru di SK kan.Tetapi sampai sekarang belum ada namanya karena pejabat Plt nanti dipilih berdasarkan pangkat dibawanya, ”terang Idrus Assagaf.

Disisi lain, dari deretan nama pejabat yang telah memasuki MPP selain Haerudin Djufri dan Yusuf Hamisi yang telah terlebih dahulu di istirahatkan. Bahkan ada 4  pejabat eselon II lainnya juga bakal terancam tak dipakai lagi dalam kabinet AGK-Natsir ini. Pasalnya ke 4 pejabat ini telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

“ Berbeda dengan Haerudin Djufri maupun Yusuf Hamisi yang berstatus MPP,4 pejabat yang berstatus BUP ini berdasarkan aturan yang berlaku tak bisa lagi memperpanjang usia pensiunnya lantaran telah memasuki ambang BUP,” ujarnya.

Ke 4 pejabat yang bakal di istirahatkan di tahun 2018 ini antara lain, Kepala Dinas Koperasi UMKM,Karim Dano Soleman, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),Adam Karim, ditambah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,(Dispora) Adhan Ali serta Kepala Biro Kesra, Ibrahim Wasaraka.

Terkait hal ini Kepala BKDPSDM,Idrus Assagaf menyampaikan, ke 4 pejabat eselon II yang berstatus BUP tersebut akan diganti secara otomatis jika sudah memasuki usia pensiun. Meski begitu tambah Idrus, untuk menggantikan posisi jabatan ke 4 pejabat eselon II ini harus diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang dipilih berdasarkan kriteria sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi pejabat yang pada posisi BUP, memang ketika diganti langsung pensiun, karena memang sudah tahun ini sudah harus istirahat, nanti kita persiapkan dulu siapa yang akan menggantikan mereka," tutup Idrus.


Reporter : Bices
Editor : Rahman Mustafa



Komentar Anda

Berita Terkini