Hakim MK Minta KPU Malut Sampaikan Data Enam Desa Clear

/ Rabu, 01 Agustus 2018 / 21.22
Hakim MK, Suhartoyo
JAKARTA - Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) enam desa di kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Hamlahera Utara (Halut) menjadi salah satu pembahasan dalam sidang lanjutan tahap II gugatan Perkara Nomor 36/PHP GUB-XVi/2018 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait di ruang panel III gedung Makhamah Konstitusi, Jakarta. Rabu (1/8/2018).

Hakim Suhartoyo dalam fakta sidang mempertanyakan mengapa penduduk ber KTP Halbar, tapi DPTnya masuk ke Halut, sehingga ia meminta agar KPU segera memasukan data enam desa secara clear. Suhartoyo mempertanyakan apa rujukan yang digunkan KPU sehingga memasukan mereka dalam DPT Halut.

Kami juga pingin data itu, berapa orang yang KTPnya adalah Halmahera Barat tapi khususnya 6 desa dimasukan ke DPT Halmahera Utara”.kata Suhartoyo.

Hakim menilai inilah salah satu alasan kisruh enam desa kemudian membingungkan pemilih.

Apa yang menjadi rujukan kemudian untuk menDPTkan orang itu?. Kan rata rata meraka juga menjadi bingung. orang KTPnya di Halbar kok kemudian dipaksa untuk memilih di Halut, makanya barangkali ini yang menimbulkan masalah kami minta KPU bisa memberikan data itu kalau perlu dengan angka angka yang clear. Penting untuk mahkamah untuk pertimbangan lebih lanjut, ujarnya. (red)
Komentar Anda

Berita Terkini