Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan APBD 2018 Morotai Berjalan Lambat, Ada Apa?

/ Jumat, 10 Agustus 2018 / 22.45
Aksi Unjuk Rasa PB-HIPPMAMORO di Depan Kantor Ditreskrimum Polda Malut. Jumat (10/8) (Doc. Ata)

TERNATE- Pengurus besar himpunan pemuda pelajar mahasiswa Morotai (Pb-hippmamoro) melakukan aksi unjuk rasa mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara menyelesaikan permasalah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Aksi tersebut di gelar di depan kantor direktoral reserse kriminal umum (Ditreskrimum) Polda Malut.

Kordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Albar dalam orasinya menyampaikan, Kami meminta Polda Malut untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai terkait Pemalsuan tanda tangan dokumen anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Tahun  2018.

“kasus dugaan pemalsuan tanda tangan perlu mendapat respon serius dari penegak hukum dalam hal ini Polda Malut sebab mulai dari proses tahapan pengesahan saja sudah terjadi tumpang tindi  sehingga  menimbulkan kegelisahan pada Masyarakat Morotai,”Jelasnya. Jumat (10/8/2018)

Lanjut Muhammad Albar, Seharusnya pengesahan APBD Morotai tahun 2018 barus di serahkan kepada pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk dilakukan evaluasi pada tanggal 24 Desember 2017. “Namun secara kasat mata belum ada pengesahan tetapi Pemkab Morotai secara tergesa-gesa  mengajukan APBD 2018 kepada pemprov pada tanggal 13 November 2017, ini ada apa?,” Tanyanya

Menurutnya, ini jelas sebuah kejangalan, dirinya juga mengungkapkan bahwa, masalah ini di bulan februari 2018  telah dilaporkan oleh beberapa anggota DPRD Morotai ke Polres Morotai namun sampai bulan juli 2018 perkembangan kasus ini tidak signifikan dan terkesan di biarkan.

“Akhirnya, salah satu anggota DPRD Morotai melaporkan kasus ini ke Polda Malut dan di ambil alih oleh direktoral reserse kriminal umum (Ditreskrimum) Polda Malut,” Ungkapnya
Sehingga, Pb-Hippmamoro Malut meminta Polda Malut Untuk segera mempublikasi secara terbuka terkait penanganan proses pemalsuan tanda tanggan dokumen APBD 2018.

“Polda Malut harus mempublikasikan secara terbuka baik pada tahapan pemeriksaan saksi maupun pada saat penetapan tersangka sehingga masyarakat Malut khususnya masyarakat Pulau morotai dapat mengetahui dalang dibalik kasus ini,” Desaknya

Lanjutnya, Pb-Hippmamoro Malut memberikan dukungan penuh kepada Polda Malut khususnya Ditrskrimum Polda Malut untuk menyelasikan masalah ini sampai tuntas. Tutupnya (Ata)
Komentar Anda

Berita Terkini