Kepala Inspektorat Malut Rangkap Jabatan

/ Selasa, 28 Agustus 2018 / 15.51
Wakil Ketua DPRD Malut Ishak Naser 

SOFIFI -  Wakil Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Ishak Naser, menilai penunjukan Kepala Inspektorat Malut Bambang Hermawan sebagai Pelaksana Harian (Plh)  Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku Utara tidak menyalahi aturan. 

Tetapi secara etika pemerintahan, kata Ishak, hal itu justru tidak logis, lantaran yang bersangkutan secara bersamaan menjalankan dua fungsi  jembatan sekaligus yakni sebagai Kepala Inspektorat aktif maupun sebagai Plh Kepala BPPKAD.

“Tidak masuk dalam logika dan tidak memenuhi kerangka etika ketika seorang yang bertindak sebagai pengawas keuangan mengawasi dirinya sendiri, ini kan melekat dua fungsi disitu dia sebagai Kepala SKPKD, pejabat pengelola keuangan daerah dan dia juga selaku BUD lalu dia sendiri jadi aparat pengawas internal pemerintahan atau APIP,” tandasnya.

Menurutnya, sebuah Pemerintahan tidak akan memenuhi prinsip kredibilitas maupun akuntabilitas jika seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai Kepala Inspektorat yang masih aktif maupun pejabat Plh di BPPKAD. Agar menjaga efektivitas dan kredibilitas pemerintahan berjalan baik, Ishak lantas menyarankan kepada gubernur agar menonaktifkan Bambang dari Kepala Inspektorat serta mencari pejabat yang berkompeten baik itu Inspektur Badan (Irban) I maupun Irban II di internal Inspektorat untuk didudukkan  sebagai Plh Inspektorat.

“Saya sarankan kepada gubernur segera menonaktifkan Bambang dari posisi sebagai kepala Inspektorat selama dia menjabat sebagai Plh kepala BPKPAD. Jadi dia tidak boleh melaksanakan tugas pengawasan, harus diserahkan ke pejabat yang lain, apakah itu Irban I atau Irban II, supaya antara pelaksanaan dari pengawasan itu terpisah,” tukas Ishak.

Penunjukan Bambang Hermawan juga menuai protes dari Ketua Komisi I DPRD Malut, Wahda Zainal Imam. Menurutnya, penunjukan Bambang Hermawan sebagai Plh BPKPAD oleh gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba akan memperkeruh pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya,  Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini mengkhawatirkan kinerja Inspektorat maupun BPPKAD akan terganggu bila dinakhodai satu pejabat. Olehnya itu, ia mendesak kepada gubernur untuk secepatnya menonaktifkan Bambang Hermawan dari Kepala Inspektur serta mencari pengganti agar di tempatkan sebagai Plh Kepala Inspektorat.

“Itu sudah rangkap jabatan, selain itu karena inspektorat adalah pengawas internal pemerintahan, dia tidak boleh merangkap pada badan lain walaupun hanya Plh, untuk itu kami mendesak kepada gubernur harus melakukan pergantian terhadap Bambang Hermawan sebagai kepala Inspektorat,” tegas Wahda.


Reporter : Bices
Editor : Rahman Mustafa


Komentar Anda

Berita Terkini