Partai Golkar Tuding KPU Halbar Politisir Berita Acara Hasil Klarifikasi

/ Minggu, 05 Agustus 2018 / 21.14
Dokumen Berita Acara Klarifikasi Kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Halbar


HALBAR, - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mempolitisir pembuatan berita acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/PL-01-4-BA/8201/KPU-KAB/Vll/2018 tentang rapat klarifikasi keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) tertanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani ketua KPU Halbar Abjan Raja, bersama empat anggota KPU.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Halbar Udin Bakar, pada wartawan 2 Agustus 2018. 

Dikatakaan Udin, pengambilan keputusan melalui rapat KPU tersebut sarat kepenting politik. Dengan itu, dasar keputusan tidak menengok secara detail Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan Surat KPU RI Nomor : 669/PL-01-4-SD/03/KPU-KAB/Vll/2018 tentang kepengurusan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019.

Lanjut Udin, Surat KPU RI Nomor 669 menerangkan cukup jelas dalam poin 7 bahwa dalam hal ada kegandaan kepengurusan partai politik kabupaten/kota KPU/KIP kabupaten/kota agar melakukan klarifikasi kepada ewan pimpinan pusat partai politik atau dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi yang kewenangan pengesahan sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan oleh dewan pimpinan pusat tingkat provinsi.

Masih kata Udin, poin 7 pada surat KPU RI itu menerangkan bahwa Hasil keputusan klarifikasi dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai bersangkutan atau sebutan lain ketua dan sekretaris partai politik tingkat provinsi atau unsur pimpinan partai politik yang diberi kewenangan sesuai Ad/ART partai politik yang bersangkutan.

"Sementara berita acara Otentifikasi hasil klarifikasi milik Samad Moid dan Robinson Missy ditanda tangani oleh Ketua OKK dan Wasekjen DPP Partai Golkar. Ini saja sudah tidak bisa dijadikan dasar KPU untuk diambil sikap pleno internal, karena klarifikasi dalam poin itu menerangkan harus tanda tangan Ketum dan Sekjen tingkat pusat dan daerah Ketua dan sekretaris DPD tingkat Provinsi," jelas Udin.

Lebih parah lagi, tukas Udin Bakar,  lembaran hasil otentifikasi DPP Partai Golkar dengan logo partai kepada Samad Moid dan Robinson Missy itu termuat juga tanda tangan ketua KPU Abjan Raja dan cap KPU. Padahal, otentifikasi itu secara administrasi dilakukan oleh DPP secara terpisah dan diberikan oleh DPP kepada DPD I untuk ditindak lanjuti ke KPU sebagai dasar KPU mengambil sikap, bukan malah KPU ikut tanda tangan dalam lembaran logo Parpol.

"Jika yang terjadi pada berita acara otentifikasi klarifikasi seperti itu, maka bukan nama lagi berita acara klarifikasi. Tapi berita acara kerja sama. Kondisi itu secara terang KPU melanggar PKPU Nomor  20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota." Jelasnya.

Diperparah lagi, KPU dalam mengambil keputusan yang termuat dalam berita acara klarifikasi itu tidak berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 13 ayat 2 yang menyatakan, jika dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau nama lain sebagaimana diatur pada ayat (1) maka kepengurusan yang didaftarkan merupakan caleg yang dari provinsi, kabupaten/kota yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ironisnya lagi, kubu Samad Moid Cs yang mendaftar tidak melalui tahapan yang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 poin b diterima oleh KPU. Padahal KPU seharusnya merujuk pada pasal yang mengatur rel kerja penyelenggara.

Dikatakannya, Pasal 12 huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu dijelaskan bahwa surat pernyataan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan sesuai mekanisme seleksi secara demokrasi yang dilampirkan dengan AD/ART partai politik atau aturan intetnal partai yang mengatur internal partai politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang sesuai tingkatan.

"Samad tidak melalui tahapan tersebut bahkan SK yang dimiliki Samad Moid Cs tidak di legalisir oleh DPD I Provinsi Malut. Padahal setiap SK yang dilegalisir oleh pusat didalamnya harus ada legalisir oleh DPD I yang menerbitkan SK milik Samad " ujar Udin.
Apalagi tutur Udin, SK milik Samad Moid dan Robinson Missy Nomor 0018/Golkar-MU/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 dengan sendirinya tidak berlaku lagi dengan hadirnya SK Nomor 0025/DPD/Golkar-MU/VII/2017 tertanggal 17 juli 2017 milik Ahmad Zakir Mando dan Sekretaris Ferdelinan Mole.

"Apalagi SK yang sudah tidak berlaku di legalisir, maka SK itu tetap tidak berlaku. Maka KPU harus ambil keputusan berdasar azas hukum yang memiliki keputusan tetap bukan keputusan karena ketua KPU memiliki hubungan kurang baik bersama Ahmad Zakir Mando, dan berkepentingan menjadikan Bupati sebagai ketua DPD I partai Golkar," tukasnya.
Dengan demikian, Udin menjelaskan bahwa dalam kajian hukum kepartaian melalui DPD I dan DPD II, telah menemui sejumlah pelanggaran hukum baik adminstrasi bahkan pelanggara pidana yang suda dimainkan oleh oknum KPU saat ini. Dengan itu, pihaknya selain menempuh jalur DKPP, juga menyedor laporan resmi untuk dipidana sebagai efek jerah oknum penyelenggara yang tidak sehat.

"Aneh sekali ini ketua KPU. Kan ada surat DPD II terkait Otentifikasi SK yang dikeluarkan oleh Alien Mus dan Hamid Usman saat masuk di KPU kok diabaikan. Padahal SK milik samad juga diterbitkan oleh Alien dan SK milik Zakir juga dikeluarkan Alien. Aneh KPU paksakan ke pusat karena melihat peluang kedekatan Samad dengan oknum kepengurusan DPP yang nyaman terhadap Samad. Ini ketua KPU sangat rusak," pungkasnya.

Selain jalur itu, Partai Golkar meminta evaluasi komisioner KPU Kabupaten Halbar yang tidak taat terhadap azas. Karena, penyelenggara yang tidak sehat dapat menciptakan konflik dan sangat menggangu ketertiban berdemokrasi. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini