Pemkab Halut dan BIG Bakal Tentukan Tapal Batas Desa

Editor: Admin author photo

Kabag Pemeerintahan Setda Pemkab Halut, Anwar Kabalmay

"Tentukan Batas Wilayah Segmen 7"

TOBELO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) rencananya bakal menggelar rapat perdana dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai langkah awal penertiban batas desa dan luas desa. Pasalnya,  sesuai dengan target pemerintah pusat agar seluruh wilayah di Indonesia harus menyelesaikan persoalan batas wilayah dalam maupun luar Kabupaten/Kota.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Halut Anwar Kabalmay menyatakan bahwa rencana rapat perdana antara Pemkab Halut dan BIG sendiri direncanakan pada 23 Agustus mendatang. Hal ini dilakukan untuk menentukan secara pasti batas desa dengan luas desa,  sebab selama ini rata-rata di desa di Kabupaten Halut hanya memiliki data batas pemukiman saja.

"Rencananya tanggal 23 Agusutus akan menggelar rapat perdana dengan BIG setelah lebaran Idul Adha. dan di hadiri oleh OPD yang berkompeten. Diantaranya, Bagian Tata Pemerintahan,  DPMD, Bappeda, Dinas PUPR dan DPKPP Serta 17 Camat Se-Halut," ungkap Anwar kepadaawak media di kantornya. Selasa (14/8).

Lanjut Anwar,  seluruh kepala desa yang berjumlah 197 di 17 kecamatan akan dimintai peta batas desa dan luas desa masing-masing. Sehingga akan di bahas bersamaan dengan BIG.
“ Jika belum di siapkan maka BIG akan membuat peta sendiri untuk di tawarkan ke desa. Karena jika menunggu dari desa akan lambat," kata Anwar.

Tambah Anwar, sementara itu terkait dengan batas wilayah antar kabupaten di segmen 7 Gogoroko kecamatan Galela Barat dan Kabupaten Halbar. rencananya bulan ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Direktorat Admistrasi Batas Wilayah. Kedua, Bupati Halut-Halbar serta BIG akan menggelar rapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dalam waktu dekat akan turun ke lapangan guna melakukan verifikasi faktual.

"Pemkab Halut bersikap akan mengacu pada aturan Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas Daerah. Dan intinya bahwa penegasan batas daerah ini di lakukan dengan pendekatan botom up (dari bawah)," tutupnya. (zr)
Share:
Komentar

Berita Terkini