Pengelolaan BUMD Aman Mandiri Kacau. Mohtar Djumati : Dibubarkan Aja BUMD Itu

/ Senin, 20 Agustus 2018 / 23.36
Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Jumati

TIDORE - Hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aman Mandiri bertujuan membantu Daerah untuk mencegah inflasi serta memberikan kontribusi terhadap Daerah, Namun jika hal tersebut tidak tercapai maka penyertaan modal  pada tahun 2019 mendatang bakal di pertimbangkan, hal ini sebagaimana di sampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Jumati saat di temui di halaman RSUD Kota Tidore Kepulauan. Senin (20/8/2018)

Menurut Mochtar,  Melihat evaluasi -evaluasi pada sebelumnya tidak terlihat jenis usaha yang jelas dilakukan oleh BUMD Aman Mandiri tersebut seperti apa?." Untuk saya secara pribadi dan fraksi saya, nanti kita mempertimbangkan kembali." Ujarnya.

Ia juga menuturkan bahwa target penyertaan modal pada peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp. 5 Miliar dan tahun 2018 Rp. 15 Miliar serta di tahun 2019 Rp. 20 Miliar, Kruhal Rp. 80 Miliar dengan cacatan kalau daerah punya kemampuan keuangan.

" Kalo saya bukan soal kemampuan keuangan Daerah, meskipun Daerah mampu, kalo BUMD tidak mampu menyampaikan plening usahanya dengan baik, tidak bisa memberikan kontribusi positif terhadap Daerah ini, ya saya kira bukan cuma penyertaan modalnya tidak di kasih tapi dibubarkan aja BUMD itu." Tegasnya.

Selain itu menurut Mochtar juga menilai bahwa Manajemen pengelolaan pada BUMD Aman Mandiri tersebut terlihat kacau, baik dari pengelolaan keuangan dan badan usaha itu sendiri." Saya lihat manajemen pengelolaan BUMD itu kacau" Ucapnya.

Dia juga menambahkan, Bahwa selama ini BUMD Aman Mandiri tidak pernah  bergerak pada sektor Pertanian dan Perikanan, dan kalau BUMD membeli hasil bumi seperti pala dan lainnya itu adalah sektor perdagangan, Bukan Pertanian dan Perikanan."Kan mereka ( BUMD -red) cuma membeli, Bukan mengusahakan, begitu" Pungkasnya.

Untuk dirinya berharap agar manajemen BUMD Aman Mandiri harus di kelola dengan baik, jika tidak kerugian dana negara ini nantinya siapa yang akan bertanggung jawab dan ini harus dibicarakan dengan baik." Manajemennya ini yang harus dievaluasi." Ungkapnya.

Lanjut dia, Sehingga penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran dan kemudian anggaran untuk membangun usaha jauh lebih besar dengan anggaran kegiatan - kegiatan seremonial, karena laporan terkait dengan penggunaan anggaran oleh BUMD sudah dilaporkan ke DPRD Kota Tidore Kepulauan, dan adapun beberapa poin laporan keuangan anggaran BUMD tidak sesuai dengan peruntukannya.

Misalnya anggaran bantuan sosial sebesar Rp.15 Juta yang di keluarkan oleh BUMD yang tidak tahu ke siapa bantuan tersebut diberikan,Tanyanya

Menurutnya dalam laporan keuangan yang disodorkan oleh BUMD ke DPRD Kota Tidore Kepulauan, jelas tertera pada laporan tersebut  penggunaan anggaran sebesar Rp.15 Juta tersebut di keluarkan sebagai bentuk bantuan sosial. "Loh, perusahaan ini perusahaan apa kok bantuan sosial, Silahkan telusuri sendiri bantuan sosialnya di kasih ke mana," Ucapnya

Sementara kita ketahui sendiri bantuan sosial itu diberikan jika ada kejadian luar biasa disitu, baru diberikan tetapi ini dimana?, silakan saudara-saudara (Wartawan-red) telusuri sendiri. Pungkasnya (Dar)
Komentar Anda

Berita Terkini