Petani Keluhkan Harga Kopra, PT. Cargil Dihearing DPRD Minsel

/ Rabu, 08 Agustus 2018 / 20.48
Hearing Komisi III DPRD Minsel bersama PT. Cargil. Dok (Marlen)
MINSEL -Anjloknya harga komoditi kopra beberapa tahun terakhir ini membuat petani dan pemilik kelapa menjerit, kondisi ini sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut).

Kondisi tersebut memaksa petani kopra  mempertanyakan keberadaan  PT. Cargil yang berkedudukan di Amurang. Pasalnya,  kehadiran perusahaan milik Amerika Serikat ini yang bergerak di bidang industri minyak kelapa membingungkan masyarakat petani kopra di Kabupaten Minsel dengan anjlok harga kopra saat ini. 

Keluhan para petani kopra itu kemudian  direspon oleh DPR setempat dengan memanggil  pihak PT. Cargil dalam rangka meminta penjelasan berkaitan anjloknya harga kopra yang dikeluhkan petani. 
Tak hanya itu,  pihak DPRD setempat juga mempertanyakan  pemutusan hubungan kerja (PHK) yang di lakukan oleh PT. NTW sebagai subkontraktor dari pada PT.Cargil.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minsel, Robby Sangkot, yang memimpin langsung jalannya rapat dengar pendapat (RDP) di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Minsel Rommy Pondaag SH.MH, Frangky Lelengboto bersama anggota di antaranya Salman Katili, Joppy Mongkaren dan lain-lain. Pada Rabu (8/8/2018).

Robby di hadapan pihak investor mencerca dengan berapa pertanyaan terkait dengan permasalahan harga kopra yang menurut dia tidaklah mendasar. 
Menurut Robby, harga kopra di pasaran saat ini sangat merugikan petani, apalagi pihak perusahaan berdalil bahwa  nilai mata uang  dollar terhadap rupiah sangatlah tinggi.  Sedangkan, di sisi lain  kopra merupakan salah satu bahan baku export. Jika demikian harganya harus melonjak jauh dari nilai mata dollar Amerika seperti yang di perkirakan oleh beberapa pakar ekonomi," ujar sangkoy berapi-api.

Sementara manajemen PT.Cargil memberikan jawaban bahwa anjloknya harga kopra saat ini akibat dari pengaruh ekonomi global serta berkurangnya mutu kelapa yang ada di wilayah Minahasa Selatan.
Mendengar jawaban pihak PT. Cargil dalam RDP tersebut membuat para anggota dewan yang hadir menyatakan tidak dapat menerima alasan perusahan. Sehingga salah satu dari anggota DPRD Minsel langsung mengusulkan hak angket kebetulan belum pernah di gunakan, ujar salah satu anggota dewan.

Dalam RDP tersebut, DPRD Minsel juga membahas persoalan 17 orang tenaga buru bongkar muat yang di PHK oleh PT.NTW yang notabene adalah perusahaan subkontraktor pada PT. Cargil sebagai perusahaan penyedia jasa dan sampai rapat berakhir belum memiliki kesepakatan antara eks tenaga buru dan pihak PT.Cargiel.

Hal itu kemudian DPRD Minsel menjadwalkan pertemuan kembali dalam rangka membicarakan nasib dari tenaga buru tersebut yang nantinya akan di fasilitasi oleh Dinas  Tenaga Kerja dan Serikat Buru Sejahtera Indonesia(SBSI) Sulawesi Utara  yang akan menghadirkan Pihak PT.NTW dan PT.Cargiel pada Minggu depan.(Marlen)

Komentar Anda

Berita Terkini