PHP Malut : Tak Bisa Menjawab Dalil Pemohon, KPU Membenarkan Adanya DPT Ganda

/ Minggu, 26 Agustus 2018 / 01.44
Para pihak yang hadir mendengarkan keterangan ahli dan saksi PHP Gubernur Maluku Utara 2018 (Dok : Ganie/ Humas MK)

JAKARTA –   
Tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur  Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. Al Yasin Ali (AGK-YA) Hedi Hudaya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjawab substansi persoalan yang didalilkan oleh pemohon bahkan cenderung membenarkan adanya pelanggaran seperti pernyataan KPU dalam jawabannya bahwa hampir di seluruh kabupaten di Maluku Utara terjadi adanya DPT ganda.

“ Bawaslu juga dalam keterangannya justru membenarkan adanya pelanggaran seperti adanya mobilisasi massa coblos ganda dan money politic,” ungkap Hedi Hudaya kepada media ini, Jumat (24/8) kemarin. Dalam sidang lanjutan permohonan hasil pemilihan (PHP) Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018  tersebut diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3  KH. Abdul Gani Kasuba- Ir. M Al Yasin Ali (AGK-YA)  dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak Termohon, Pemohon, Bawaslu/Panwaslu, serta Kemendagri yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (20/8) Pekan kemarin. 

Sementara pihak terkait paslon Nomor Urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-Rivai) ternyata mereka terlambat menyerahkan jawabannya yang mana seharusnya mereka memasukan jawaban itu jam 14.30 WIB. Tapi mereka baru memasukan jawaban jam 16.31 WIB. Sehingga apa yang disampaikan oleh terkait dalam jawbannya tentunya akan dikesampingkan oleh Mahkamah karena jawaban ug (jawaban tertulis) diserahkan kepada Mahkamah melewati batas waktu penyampaian jawaban.

“ Kami dari awal berangkat dari keyakinan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran  serius ini yang telah kami dalilkan akan dikabulkan oleh Mahkamah,” cetus Hedi.

Tak hanya itu, Kata Hedi, dalam persidangan Pemohon meminta kepada majelis hakim  untuk menghadirkan dan membuka form C7 KWK dan ATB KWK, hal itu diduga banyaknya pemilih yang tidak berhak ikut mencoblos di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. 

“ Karena dibeberapa TPS surat suara tercoblos semua 100 %,” pungkasnya.

Hal ini dikuatkan oleh ahli  pemohon yang dalam keterangannya bahwa instrumen untuk menjamin kepastian pemilih adalah dengan membuka C7 dan ATB KWK. 

“ Bawaslu Provinsi Maluku Utara pun dalam persidangan mengakui pada saat pencoblosan di kecamatan Sanana banyak pemilih tidak mengisi C7 padahal proses pencoblosan sudah berjalan,” terang Hedi.

Atas persoalan tersebut kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk membuka form C7 dan ATB KWK di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, ujarnya. (red)

Komentar Anda

Berita Terkini