RAPBD-P Pemkab Halbar Resmi Diparipurnakan

Editor: Admin author photo

Bupati Danny Missy dan Wakil Bupati A. Zakir Mando bersama Pimpinan DPRD Halbar
HALBAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (13/08) resmi paripunakan, Nota Keuangan Dan Pinjaman Kepada Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Halbar nomor 6 tahun 2017 tentu Aggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018.

Bupati Halbar, Danny Missy dalam pidatonya melalui tim anggaran pemerintah daerah dan panitia anggaran dprd yang telah disepakati dan ditandatangani sesuai nota kesepakatan nomor :910/638/2018 dan 170/167/2018 pada tanggal 27  juli 2018.

Lanjut Danny  menyampaikan gambaran umum tentang rancangan perubahan apbd tahun 2018, yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebelum dan sesudah  perubahan. Untuk pendapatan daerah berdasarkan gambaran realisasi pendapatan daerah sampai dengan tanggal 31 juni 2018, maka secara keseluruhan, kebijakan pendapatan daerah mengalami perubahan dari Rp. 981.293.889.763 menjadi Rp. 1.173.252.336.596 bertambah sebesar Rp. 191.958.446.833  atau naik 19,56 %. Secara rinci perubahan kebijakan pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : akuasi pendapatan asli daerah  mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu meningkat sebesar 496,99% atau sebesar Rp. 178.867.446.833,00 dari anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp.35.990.500.000,00. Perubahan tersebut dapat dijelaskan pada rincian berikut pajak daerah pos hasil pajak daerah terjadi target penambahan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 6.189.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 3.171.000.000,00 atau naik sebesar 51,24 % menjadi sebesar Rp. 9.360.000.000,00 pada pos ini juga terjadi target penambahan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 4.081.500.000,00 bertambah sebesar Rp. 250.000.000,00 (juta) atau naik sebesar 6,13% menjadi sebesar Rp. 4.331.500.000,00. kenaikan target hasil retribusi ini merupakan hasil evaluasi pada laporan semesteran atau prognosis 6 bulan dimana realisasinya sudah mencapai 51%,  sehingga dipandang perlu untuk ditingkatkan target  penerimaan retribusi pada sektor pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah.sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dispisahkan terjadi penambahan target pendapatan pada saham deviden dari perusahaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.700.000.000,00  atau naik 97,14% menjadi Rp. 3.450.000.000,00. mudian lain - lain pendapat daerah yang sah sektor ini terjadi penambahan target penerimaan hibah dari pada pihak ketiga sebesar Rp.173.746.466.833,00  atau sebesar 724,85%. 

Hal tersebut dimungkinkan dan dimaksimalkannya peraturan daerah tentang hibah kepada pemerintah daerah yang baru disahkan pada tahun 2018. Target pendapatan hibah tersebut di atas, merupakan hibah yang bersumber dari kelompok masyarakat atau perorangan Karena adanya perubahan status daerah kabupaten halmahera barat dari daerah bukan penghasil tambang ke penghasil tambang sesuai keputusan presiden republik indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan presiden republik indonesia, hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah dari royalti yang menjadi kewajiban perusahaan kepada daerah penghasil. Oleh karena itu  melalui upaya pemerintah daerah diharapkan target pada sektor ini bisa direalisasikan pada akhir tahun anggaran 2018.

“Saya harapkan ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan dprd kabupaten halmahera barat untuk mempresur pemerintah pusat dan perusahaan PT. Nusa Halmahera Minirals (NHM) untuk dapat memenuhi kewajiban perusahaan kepada pemerintah kabupaten halmahera barat berupa hibah pendapatan royalti corporate social responsibility (CSR) yang harus diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Halbar.
Pendapatan dana perimbangan mengalami perubahan yaitu berkurang sebesar 0,62% atau sebanyak Rp.4.909.000.000,00  dari pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp. 796.943.074.000menjadi sebesar Rp. 792.034.074.000. Rincian tersebut dapat dirinci berikut, Selain itu di Dana Bagi Hasil atau bukan pajak pos bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebelum perubahan dirancang sebesar Rp. 24.468.461.000,00, mengalami pengurangan sebesar Rp. 5.000.000.000,00  atau sebesar (20,43%) sehingga pada perubahan menjadi sebesar Rp. 19.468.461.000,00. pengurangan pada pos ini terjadi karena disesuaikan dengan rincian alokasi Tarnsfer Kedaerah dan Dana Transfer (TKDD) pada tahun 2018 dengan rincian yaitu,  (a) bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi berkurang sebanyak Rp 1.000.000.000,00; (b) bagi hasil dari provisi sdh berkurang sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (c) bagi hasil dari sda minerba iuran tetap dan royalti berkurang sebanyak Rp.2.000.000.000,00; bagi hasil dari sda perikanan berkurang sebanyak Rp.1.000.000.000,00. Serta di DAK
selisih kurang penganggaran DAK terjadi pada sumber pendapatan dak reguler di dinas kesehatan pada rekening pelayanan kesehatan kefarmasian, karena kekeliruan perbedaan pagu anggaran yang tercantum pada rincian alokasi tkdd dari website resmi kementrian keuangan dan selisih perhitungan pembulatan. Sebelum perubahan Rp.279.225.623.000,00  setelah perubahan menjadi Rp. 279.316.623.000,00  terdapat selisih bertambah sebanyak Rp.91.000.000,00  atau sebesar 0,03%.lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami perubahan dari Rp. Rp.148.360.315.763,00  menjadi Rp.166.360.315.763,00  atau bertambah sebesar Rp.18.000.000.000,00 dimana dapat dirinci sebagaimana berikut :
Dana bagi hasil pajak Provinsi dan Pemkab lainnya yakni dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya bertambah  Rp.5.000.000.000,00  yang diperoleh dari target kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi  Rp.3.000.000.000,00 dan dana bagi hasil lainnya sebesar Rp.2.000.000.000,00.
Pendapatan lainnya terjadi kenaikan target pendapatan  Rp.13.000.000.000,00  dengan rincian kurang salur penerimaan dak Rp. 8.000.000.000,00 dan sisa kurang salur tambahan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000.000,00,  Tak hanya itu adapun. Belanja  daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.493.813.940,00 dari anggaran semula Rp.1.153.177.801.595.,00, sehingga menjadi sebesar  Rp.1.198.671.615.535.,00  atau naik 3,95 %. Kenaikan tersebut terjadi pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagai berikut belanja tidak langsung terjadi perubahan  Rp. 526.999.454.595,00 menjadi Rp. 545.849.092.292,00  atau bertambah sebesar Rp. 18.849.637.697,00 atau naik sebesar 3,58%, yang dapat dirinci sebagai berikut  belanja pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai, gaji dan tunjangan, dengan menggunakan prediksi berdasarkan proyeksi accress kemudian disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah maka ada pengurangan Rp.30.000.000,00 untuk memenuhi jaminan kematian. Pada belanja tambahan penghasilan terdapat penambahan sebesar Rp.15.411.094.265,00 yang diperuntukan untuk pembayaran kekurangan sertifikasi guru tahun 2017 dan kebutuhan lainnya dalam pergeseran anggaran.
Belanja bunga mengalami penambahan untuk pembayaran dua bulan kewajiban belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah, yaitu senilai Rp.2.551.015.432,00. Belanja hibah mengalami pengurangan pada hibah kepada KNPi dari Rp.550.000.000,00  menjadi Rp.300.000.000,00  berkurang sebesar Rp.250.000.000,00 hibah kepada pramuka dari Rp.750.000.000,00  menjadi Rp.500.000.000,00  berkurang sebesar Rp.250.000.000,00 dan hibah kepada unkhair ternate dari Rp.800.000.000,00  menjadi Rp.550.000.000,00  berkurang sebesar Rp.250.000.000,00 Belanja sosial mengalami pengurangan pada belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, dimana sebelum perubahan sebesar Rp.8.950.000.000,00  setelah perubahan menjadi Rp.8.700.000.000,00  atau berkurang sebesar Rp.250.000.000,00  atau 2,79%.Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa mengalami penambahan untuk menutupi kekurangan bayar atas kewajiban sepuluh persen untuk alokasi dana desa sehingga bertambah  Rp.1.527.050.000,00. serta penambahan untuk dana desa sebesar Rp.10.478.000,00  sesuai juknis. Belanja langsung untuk membiayai urusan pemerintahan wajib dan pilihan atau program kegiatan pembangunan daerah, juga mengalami perubahan dari Rp.626.178.347.000,00  sebelum perubahan menjadi Rp.652.822.523.243,00 bertambah sebesar Rp.26.644.176.243,00 atau meningkat sebanyak 4,26%, dengan rincian sebagai berikut Belanja pegawai yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.27,921,712,269.00  mengalami perubahan menjadi Rp.26,701,483,044 atau berkurang sebesar Rp.1,220,229,225.00  atau turun (4,37%) Belanja barang dan jasa yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.261,637,020,582.00  mengalami perubahan menjadi Rp.244,132,647,488.00  yakni berkurang sebesar Rp.17.504.373.094.58, atau turun (6.69%); Belanja modal yang semula dianggarkan sebesar Rp 336.619.614.148,42  mengalami perubahan menjadi Rp.381.988.392,711 atau bertambah sebesar Rp.45.368.778.562,58  atau naik 13,48%. Untuk pembinaan daerah
Perubahan kebijakan pembiayaan yang dilakukan sebagai upaya efisiensi pengeluaran pembiayaan pemerintah tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Pos penerimaan pinjaman daerah mengalami penyesuaian target, dimana  penerimaan diproyeksikan masuk pada tahun 2018, namun telah direalisasikan sebesar Rp. 159.500.000.000 di tahun anggaran 2017. Hal ini sesuai dengan data laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu alokasi anggarannya di sesuaikan ke pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) yang dirancang sebelumnya sebesar Rp.19.959.821.000,00  mengalami penambahan sebesar Rp.61.391.819.050,00 menjadi sebesar Rp.81.351.460.050,00  ini terjadi dikarenakan sisa dari dana pinjaman yang terbawa ke tahun 2018," jelasnya.

Sementara itu, Kata Danny Missy, untuk pos pengeluaran pembiayaan dan pembayaran pokok terjadi penambahan dikarenakan kekurangan perhitungan pokok  pinjaman daerah dan biaya Provinsi yang sebelumnya tidak dianggarkan yaitu sebesar Rp.49.932.361.111,00. Untuk perubahan APBD di atas, maka secara terperinci saya sampaikan nota rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, beserta lampiran pendukungnya, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama  legeslatif dan eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah dan panitia anggaran dprd untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

" Saya mengajak kepada lembaga DPRD/ SKPD kabupaten halmahera barat, agar  terus ditingkatkan dimana selain lewat pembahasan Ranperda, sehingga masalah-masalah pembangunan dan kemasyarakatan terus terpantau untuk dicari solusi penyelesaianyannya demi kemajuan daerah  dan kepentingan  akuntabilitas public," tutupnya. (ncs)

Share:
Komentar

Berita Terkini