Terindikasi Suap, KNPI Halut dan OKP Palang Sekretariat Timsel Bawaslu

/ Kamis, 09 Agustus 2018 / 21.23
Detik-detik KNPI Halut dan OKP palang Sekretariat Timsel

TOBELO - Aliansi gabungan GMNI, HMI, GAMKI, GMKI, dan BEM Universitas Halmahera (Uniera)  yang dinakhodai KNPI Kabupaten Halmahera Utara (Halut) ini menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Polres Halut dan Sekretariat Tim seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten dan Kota. Pada Kamis (09/08/2018) siang tadi.

Christian Muloko selaku Ketua DPD KNPI Halut.  Dalam aksinya masa aksi menilai hasil tes dari seleksi anggota Bawaslu Kab/Kota yang di keluarkan oleh Timsel zona II melalui SK : 21/timsel-zona.2/Malut/VIII/2018 mengandung unsur politis dan syarat kepentingan serta adanya dugaan gratifikasi atau suap.

“ Kami jelas ragu dengan putusan yang dikeluarkan tertanggal 6 Agustus 2018 lalu,  betapa tidak. Akumulasi nilai para peserta tidak di umumkan dengan transparan. Baik dari tes tertulis, psikologi hingga kesehatan.  Apalagi beredar video penyuapan tentang proses seleksi. Sehingga keputusan tersebut kami nilai cacat hukum,” tegas Christian Muloko dalam orasinya.

Lanjut Cristian, persoalan yang terjadi tentu telah mencederai demokrasi. Padahal hal tersebut seharusnya di junjung tinggi oleh para penyelenggara di pangkuan ibu pertiwi. Namun yang terjadi malah sebaliknya.

“ Kami menuntut agar Timsel Bawaslu zona II menyampaikan hasil seleksi dan nilai akumulatif secara transparan, dan kami mendesak agar Polda Malut mengusut secara tuntas dugaan video suap yang telah viral di medsos,  jika poin tersebut tidak di gubris, maka kami berkesimpulan adanya praktik suap yang membawa kepentingan politik dan diskriminatif. Sehingga mosi ketidak percayaan dan menolak secara tegas hasil seleksi yang di umumkan oleh Timsel Bawaslu Provinsi,” tukas Cristian.

Massa aksi juga menilai bahwa Timsel Bawaslu terindikasi kuat ada praktik tidak sehat sehingga permasalahan ini harus di take over  satu tingkat lebih tinggi untuk mengambil alih kewenangan dari Timsel zona II Bawaslu Provinsi. 

“ Ini harus di take over agar tidak lagi terjadi praktik suap, dan anggota Bawaslu  yang lolos nanti merupakan produk yang berkualitas dari sisi kelembagaan yang nota benenya adalah lembaga independen,” ujar Muloko. 

"Kami juga mengutuk keras, tindakan kebiadaban Timsel  Bawaslu Zona II Malut atas praktik kecurangan yang di mainkan. Dan jika tidak di tinjau kembali terkait SK yang di keluarkan pada tanggal 6 Agustus lalu. Maka kami akan memboikot aktifitas Panwaslu dan pileg 2019 mendatang,” tandasnya. 

Dari pantauan wartawan Nusantaratimur.com, aksi yang dilakukan KNPI Cs di warnai dengan pemalangan Kantor Panwaslu Halut oleh para massa aksi. (ZH)

Komentar Anda

Berita Terkini