Tim Hukum AGK-YA : KPU Tidak Dapat Menjawab Dalil Pemohon

/ Rabu, 01 Agustus 2018 / 22.26

Tim Hukum AGK-YA
 JAKARTA - Tim Kuasa Hukum AGK-YA, Hedi Hudaya menyatakan dalam perkara nomor 36/PHP GUB-XVi/2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak terkait tidak bisa menjawab substansi persoalan yang didalilkan oleh pemohon dalam hal ini Tim Kuasa Hukum pasangan AGK-YA.

Bahkan, Kata Hedi, cenderung membenarkan adanya pelanggaran seperti pernyataan KPU dalam jawabnnya bahwa hampir diseluruh kabupaten di Maluku Utara terjadi adanya DPT ganda.

Tak hanya itu, sambung Hedi, dalam keterangan Bawaslu justru membenarkan adanya pelanggaran seperti adanya mobilisasi massa coblos ganda money politic.

“ pihak terkait telah membenarkan sejumlah pelanggaran sebagaimana disampaikan pemohon,” ujar Hedi saat dikonfirmasi media ini. Rabu (1/8/2018)

Di sisi lain, Hedi mempaparkan bahwa pihak terkait ternyata mereka terlambat menyerahkan jawabannya yang mana seharusnya mereka memasukan jawaban itu jam 14.30 WIB, tapi mereka baru memasukan jawaban jam 16.31 WIB, sehingga apa yang disampaikan oleh  pihak terkait dalam jawbannya tentunya akan dikesampingkan oleh MK karena jawaban ug diserahkan kepada MK melewati batas waktu penyampaian jawaban.


Kami dari awal berangkat dari keyakinan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius ini yang telah kami dalilkan  akan dikabulkan oleh MK,” tutupnya. (red)
Komentar Anda

Berita Terkini