Tudingan OKP Masuk Angin, Thamrin Sebut Oknum Anggota DPRD Seperti Jubir Bupati Halbar

/ Kamis, 09 Agustus 2018 / 23.26
Thamrin Gani (Ketua DPD KNPI Halbar)
TERNATE - Polemik pinjaman daerah Pemkab Halbar sebesar Rp. 159,5 Miliar di Bank BPD Maluku Cabang Jailolo menuai pro kontra di kalangan  masyarakat dan aktivis  setempat.

Pasalnya, belum lama ini sejumlah OKP mendatangi Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyelidikan kasus pinjaman daerah yang terindikasi bermuatan korupsi karena tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah.

Aksi OKP setempat menuai kritikan pedas dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Halbar  Fraksi PKB Riswan Hi. Kadam bahwa  OKP mendorong  kasus pinjaman daerah ke ranah penegak hukum  diduga ‘Masuk Angin'.  Akibat,  komentar Riswan Hi. Kadam di media lokal mendapat  sorotan dari Ketua DPD KNPI Halbar Thamrin Gani.

Menurut Thamrin,  pernyataan saudara Ridwan Hi. Kadam sebagai anggota DPRD maupun Ketua GP Ansor Halbar yang menuding OKP ‘ Masuk Angin’ tidak mendasar karena OKP yang mengawal kasus tersebut merupakan OKP yang teruji integritasnya.

 "Mestinya penyampaian argumentasi harus memiliki dasar sehingga Riswan Hi. Kadam  tidak terlihat seperti Jubir Bupati dan Wakil Bupati,” tutur Thamrin Gani kepada wartawan media ini. Kamis (9/8).

Bahkan, pernyataan  Riswan Hi. Kadam. Menurut Thamrin,  tidak berdasar dan tidak beretika selaku wakil rakyat. Mestinya yang bersangkutan harus memposisikan diri sebagai poros penengah,  untuk menjembatani keluhan rakyat terkait dampak sistemik dari pinjaman daerah yang dilakukan pemerintahan Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando, bukan saling menuding atau menyalahkan.

“ Sekarang menjadi pertanyaannya, apakah OKP yang masuk angin atau Saudara Riswan Hi. Kadam yang masuk angin. Patut diduga atau dicurigai pernyataan saudara Riswan telah dibayar oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk membuat opini liar agar menutupi issu kasus pinjaman Pemkab  Halbar itu sendiri,” tukas Thamrin.

“ Kami meminta Kejati Malut segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Halbar karena diduga telah memotori pinjaman tersebut, Bupati dan wakil Bupati merupakan pucuk pimpinan yang sangat mengetahui soal pinjaman tersebut. Jika fakta ini di selidiki oleh Kejati Malut, maka yakinlah pasti menemui titik terang, dan kasus ini naik ke tingkat penyidikan,” ujar Thamrin.

Terpisah, eks Ketua Umum GMNI  Cabang Halbar, M. Idhar Bakri, juga menanggapi pernyataan Riswan Hi. Kadam dinilai tidak etis sebagai wakil rakyat. Meskipun demikian, ia (Riswan-red) berkomentar mengatasnamakan GP Ansor namun perlu dia sadari jabatan yang melekat pada dirinya merupakan wakil rakyat.

“ Pernyataannya saudara Ridwan Hi. Kadam terkesan tidak beretika dan mencoba untuk membangun opini liar terkait pinjaman Pemkab Halbar senilai 159,5 M,” tutur Idhar.

Idhar menegaskan bahwa OKP yang mengawal proses hukum pinjaman Pemkab Halbar di Kejati Malut adalah OKP yang memiliki bukti-bukti otentik berkaitan  kasus pinjaman daerah.

“ Jadi kami harapkan kepada saudara Riswan Hi. Kadam agar bersikaplah sebagai wakil rakyat, jangan asal bicara mari kita uji kebenarannya,” tantang Idhar.

Jika alasan saudara Riswan Hi. Kadam bahwa pinjaman Pemkab Halbar sudah sesuai mekanisme. Mari kita uji kebenarannya melalui forum resmi, buatlah dialog undang seluruh elemen dan OKP Se-Halbar untuk berdiskusi terkait pinjaman tersebut.  “ Saya berharap saudara Riswan menjaga etika komunikasi sebagai seorang wakil rakyat,” tutupnya. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini