Bawaslu Malut Harus Bedakan Mana Tugas Gubernur Dan Mana Urusan Politik

/ Jumat, 28 September 2018 / 17.35
Ketua Dewan pimpinan daerah (DPD) PDI Perjuangan provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen
TIDORE - Ketua Dewan pimpinan daerah (DPD) PDI Perjuangan provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen menanggapi rencana kunjungan Kerja (Kuker) Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba di wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan Sanana, Pulau Taliabu dan 6 (enam) Desa di Kabupaten Halbar - Halut, yang di anggap berpotensi melanggar undang-undang pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara.

Menurut ketua DPD PDI Perjuangan tersebut, Bawaslu harus bisa pisahkan mana tugas pemerintahan dan tugas selaku kandidat, karena jadwal Kuker gubernur Maluku Utara ini sebelum putusan PSU program ini sudah dijalankan, hanya waktunya saja bersamaan.

"jadi Bawaslu Harus pisahkan mana Gani Kasuba sebagai kandidat dan Gani Kasuba sebagai Gubernur Provinsi Malut,"Ucap Erik sapaan akrab Muhammad Sinen

Olehnya itu, Erik mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan Gubernur yang sudah dianggarkan jadi tidak bisa ditunda, karena program ini sudah ada sebelum putusan PSU sehingga perlu harus di selesaikan. Jadi Bawaslu tidak boleh mengaitkan masalah begitu saja.

"Beliaukan Gubernur Maluku Utara yang masih aktif sehingga kemana saja ia melakukan kunjungan itu sah - sah saja karena ini program pemerintah yang harus dijalani bukan masalah PSUnya, " Jelasnya


Lanjut Erik, Jika sikap Bawaslu seperti ini maka harus di pertanyakan integritas karena penyorotanya lebih ke internal bukan ke tugas pokok dan fungsi Gubernur Maluku Utara.

Sehingga ketua DPD PDIP Malut meminta, Bawaslu Malut harus tenang dan mengawal hal tersebut tanpa ada hal-hal yang lain, karena ini urusan Gubernur bukan urusan kandidat.

"Jadi Bawaslu jangan mengaitkan ini sebagai masalah politik karena ini tugas beliau sebagai Gubernur. Jadi Bawaslu tidak bole hentikan kegiatan yang nantinya yang akan di lakukan oleh Gubernur,"Tambahnya

Erik juga meminta, kepada Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) untuk melaksanakan Kuker sesuai program yang telah ditetapkan.

"laksanakan saja sesuai dengan program yang sudah ditetapkan jadi tidak perlu lagi berfikir terhadap Bawaslu, karena ini bukan kegiatan politik, ini merupakan kegiatan pemerintahan, jadi sah-sah saja,"Tutur Erik (Dar)
Komentar Anda

Berita Terkini