Bisnis Ayam Hingga Kayu Milik Perusda KRM ‘Bikin’ Pemprov Malut Tekor

/ Senin, 03 September 2018 / 23.01
Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan.
SOFIFI – Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut), Bambang Hermawan, menyatakan bisnis Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri (KRM) milik Pemprov Malut mengalami  ketekoran alias rugi miliaran rupiah.  Pasalnya,  dua sektor yang digarap perusahan daerah tersebut masing – masing bisnis peternakan ayam dan bisnis penjualan kayu olahan. 

Dengan begitu, sektor usaha KRM seperti usaha peternakan ayam di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 700 juta  tidak mendatangkan keuntungan.  Malah sektor bisnis usaha perusahaan berplat merah ini kata dia mengalami kerugian lantaran meraup keuntungan hanya sebesar Rp50 juta saja.

“Seharusnya dari segi bisnis dia intens dulu untuk produksi setelah berhasil baru dia ekspansi,ini terlalu cepat ekspansi akhirnya menyedot besarnya modal disitu tetapi hasil yang diperoleh tidak seberapa dari Rp700 juta hanya mendapatkan Rp50 juta sekian,”ungkap Bambang, senin (3/9/2018).

Sama halnya dengan bisnis peternakan ayam,bisnis KRM di sektor penjualan kayu olahan juga mengalami nasib apes. Penyebabnya kata Bambang, lantaran sektor usaha ini telah menyedot biaya ekspansi hingga Rp 2 miliar.Hanya saja sektor ini kalah bersaing untuk mendapatkan hati para konsumen lantaran lantaran kayu olahan yang hendak dijual itu terlalu lama disimpan dipenampungan sehingga banyak diantaranya menjadi lapuk dan tak bisa terpakai lagi.

”Begitu juga bisnis kayu yang ekspansinya sudah mencapai Rp2 miliar sedangkan hasilnya dengan pemasaran sangat sulit, sampai sekarang hasilnya belum ada dan kayu-kayunya juga lapuk dikarenakan terlalu lama ditempat penampungan,”beber Bambang.

Terkait hal ini, BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2018 atas LKPD Pemprov Malut tahun anggaran 2017 menyebutkan adanya kerugian pada bisnis Perusda KRM. Hanya saja menurut Bambang, kerugian tersebut hanya dilihat dari sisi bisnis saja.Namun secara keseluruhan menurut audit Inspektorat kata Bambang,tidak mengalami fraud sehingga terindikasi pada ada unsur  pidana.

“Kegagalan itu hanya kegagalan usaha bukan kegagalan fraud,kalau kegagalan bisnis itu hal yang biasa,tidak bisa dipidana,kalau yang bisa di pidana itu menyangkut fraud,dari hasil audit Inspektorat tidak menjumpai adanya unsur fraud hanya unsur kegagalan usaha,”pungkasnya.(bices)
Komentar Anda

Berita Terkini