Dituding Mencemarkan Nama Baik, Imelda Tude Resmi Dilaporkan ke Polres Halbar

/ Selasa, 04 September 2018 / 23.52
Surat Tanda Penerimaan Laporan.
HALBAR - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Johanna Lusje Lethulur, resmi melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Direktur LSM Formama, Imelda Tude ke Polres Halmahera Barat (Halbar).

Imelda dilaporkan ke Polres, karena diduga telah mencemarkan namanya (Johanna -red) dengan cara membuat status di Facebook pada Senin (20/8) lalu. Dalam status Imelda di akun facebooknya menuduh (Johanna-red) telah melakukan pemotongan hak anak-anak penari Sasadu On The Sea yang saat tampil di Istana Negara pada Jumat (17/8) lalu.

"Saya ingin Imelda buktikan bahwa status dia ( Imelda-red) yang menyatakan saya Danata (Rakus) dengan cara memotong honor penari SOS itu seperti apa, jadi silahkan buktikan ke kantor polisi,"ungkap Ona, sapaan akrab Johanna ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/8/2018) Minggu lalu.

Ona bahkan mengutip status Imelda melalui akun Facebook yang dikirim ke Grup Halmahera Barat itu bahwa, 325 juta lari ke mana.? Danata, anak-anak pe hak me kebiri lagi tu, kalakuang lama e, katanya Kadis P3A tara tau, yang tau itu sekretarisnya, maka harus bertanggunjawab.

"Saya laporkan secara pribadi, karena tuduhan Imelda bahwa sekretaris, dan jabatan sekretaris itu saya, jadi secara tidak langsung Imelda telah menuduh saya memotong honor anak-anak penari SOS,"Ucapnya

Perbuatan Imelda, kata Ona, sangat mengganggu kehidupan pribadi dan keluarganya, sehingga dirinya menempuh jalur hukum untuk bisa diselesaikan secara hukum."Saya berharap polres bisa mengambil langkah cepat, sehingga kasus ini cepat selesai, karena menyangkut nama baik saya secara pribadi,"tegasnya.

Terpisah Derektur Formama Imelda Tude Saat di konfirmasi Mengaku Jika memang benar adanya LP dari Sekritaris Dinas PPPA Halbar kepada Kami Formama Halbar maka secara institusi, kami akan siap menghadapi itu. bagi kami Mereka adalah Pejabat publik yang setiap agenda kegiatan Dinas menggunakan Anggaran Pemerintah yang nota bene adalah uang rakyat maka sangat di pandang perlu untuk mendapat tanggapan.

"Kritikan yang kami layangkan justru berdasarkan bukti dan pengaduan Anak-anak Penari SOS, bukan kritikan tanpa dasar. kalau ibu sekritaris (Johanna-red) tidak mau di kritik jangan menjadi pejabat publik, silahkan mengundurkan diri, kalau tidak mau di kritik. seyogianya dalam melakukan Kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD harus ada Keterbukaan informasi publik sebagaimana di atur dalam UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," Ucapnya

Tambahnya, UU ini adalah salah satu produk hukum Indonesia yang memberikan jaminan kepada rakyat dalam memperoleh informasi secara terbuka dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara baik dalam tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan secara proses pengambilan keputusan publik.

"Pertanyaan sederhana sudah kah instansi terkait suda memberikan informasi yang jelas kepada publik Halmahera Barat terkait anggaran Kegiatan SOS.sudahkah Instansi terkait sudah memberikan informasi yang jelas kepada Anak-anak Penari SOS,"Tanyanya

Selain itu kata, Imelda,UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentak Hak-Hak anak sangatlah jelas mengatur nya. Berdasarkan UU tersebutlah kami Mengkririsi kebijakan Instansi terkait yang tidak transparan dengan apa yang nenjadi Hak-Hak anak-anak Penari SOS. Kami mendapatkan pengaduan langsung oleh anak-anak Penari SOS pada Tgl 20 Agustus 2018 sekitar jam 17:00 WIT.

"jadi kalau Sekritaris dinasnya melapor ke Polres Atas Pencemaran Nama baik silahkan saja, tidak masalah bagi kami, justru itu lebih bagus supaya anak -anak bisa bercerita langsung di hadapan Polisi. kami sangat serius menyikapi laporan anak-anak penari SOS, justru laporan mereka sudah kami tindak lanjuti ke Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik, jadi kalau Sekertarisnya sudah melaporkan ke Polres itu lebih baik biar segala nya bisa di lidik oleh pihak yang berwajib. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini