Forum Kades Kao Teluk Menolak Kedatangan AGK

/ Rabu, 26 September 2018 / 08.53
Azis Armin (Ketua Forum Kades Kao Teluk)
TOBELO - Rencana kunjungan kerja yang di lakukan oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni  pada tanggal 1-10 Oktober mendatang. Rupanya menuai respon penolakan keras dari forum kepala desa Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

Agenda yang di jadwalkan selama 10 hari tersebut. Dimulai pada tanggal 01 Oktober dengan agenda upacara peringatan hari Pancasila yang di pusatkan di desa Akelamo dengan di hadiri oleh Bupati Halbar dan Halut.

Selain itu rencana juga gubernur bersama rombongan menggelar operasi pasar murah usai upacara, tujuan kedatangan sebagaimana tertera di dalam draf agenda dengan tujuan untuk pemantauan kesiapan jelang PSU Halbar-Halut dan upaya rekonsiliasi antara Pemkab Halut-Halbar untuk penyelesaian tapal batas enam desa.

Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk, Azis Armin, menyatakan selaku ketua, ia akan menggelar pertemuan untuk kesiapan penolakan kedatangan AGK, sebab di nilai hanya datang untuk mencari popularitas jelang PSU. Enam desa juga di nilai bermasalah dalam Pilgub di sebabkan karena gubernur yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat  selama ini tidak mampu mengambil ketegasan untuk menarik batas wilayah enam desa yang notabenenya telah sah menjadi bagian dari kabupaten Halut.

“ PSU ini bukan karena kegagalan pihak penyelenggara KPU Halut. Melainkan keteledoran Gubernur yang selama ini mengabaikan wilayah enam desa dan enam desa selalu di jadikan objek vital dalam agenda pemilu. Kemudian,  saat ini baru Gubernur melakukan kunjungan kerja dengan dalil rekonsiliasi antara dua kabupaten. Ada maksud apa? Kami akan tolak kedatangan AGK,” tegasnya.

Ia menambahkan, wewenang untuk sosialisasi mengenai Kamtibmas di wilayah PSU bukan menjadi tanggung jawab seorang gubernur yang terlibat dalam pertarungan Pilgub. Tetapi menjadi wewenang dari pihak penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU yang di dukung oleh TNI/Polri sebagai Alat Negara yang menjaga stabilitas suatu wilayah.

" Kami menduga jangan-jangan ada kampanye terselubung dalam kuker Gubernur, kami minta agar Bawaslu Provinsi tegas dalam menyikapi persoalan ini,” ungkapnya. (Zha)

Komentar Anda

Berita Terkini