GMNI : Program Bupati Halbar Gagal

/ Senin, 24 September 2018 / 23.30
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Senin (24/9)
HALBAR - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuding Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) di bawah pemerintahan Bupati Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando dinilai gagal.

Dalam hasil kajian GMNI  yang disampaikan melalui  aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Halbar bahwa  program yang dicanangkan Danny-Zakir sejak tahun 2017 yakni 20.00 hektare lahan panen di anggap gagal dan jauh dari harapan, karena penghasilan 360 ton hasil yang di kirim ke Surabaya tak sebanding. Bahkan janji untuk  menuntaskan penyelesaian masalah sengketa enam Desa tak kunjung selesai, inilah kemudian menjadi alasan kegagala pemerintah Halbar saat ini.

" Seharusnya Pemkab Halbar memiliki kajian yang jelas dari berbagai aspek baik, ketersediaan lahan, petani, tenaga kerja dan alat-alat produksi maupun sarana prasarana lainnya karena jika kita dibandingkan luas lahan 20.000 hektare dengan hasil panen baru baru ini sebanyak 360 ton yang di kirim ke Surabaya sangat tidak masuk akal,"teriak Kordinator aksi (Korlap), Fandi M. Nasir. Senin (24/9/2018) 

Menurut Fandi, dari hasil kajian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Halbar melihat hal tersebut tidak masuk akal sebab lahan seluas 20.000 haktare jika dibandingkan dengan jumlah Petani, tenaga kerja dengan hasil (360 ton -red) jelas tidak sebanding.

"Selain itu, jika dilihat dari sisi yang lain jagung bukanlah kearifan lokal masyarakat Halmahera barat, pemerintah seharusnya dalam upaya menyusun program, harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,"jelasnya

Fandi juga memintah, pemerintah harus bersifat terbuka (transparansi) dan setiap program dapat disosialisasikan kepada masyarakat, serta menjaga hak hak masyarakat adat dan penduduk asli setempat.

Selain itu Fandi yang merupakan salah satu mahasiswa STPK Banau Jailolo tersebut menyinggung kegagalan lain yang tidak mampu diselesaikan pemkab Halbar yakni berhubungan dengan persoalan agraria yaitu Permasalahan tapal batas Halbar-Halut yang di dalamnya ada 6 desa yakni Bobaneigo, Pasir putih,Tetewang, Akelamo, Gamsungi, Dumdum) Pemkab Halbar di anggap lemah alias gagal.

" dalam mengurus peroalan ini, Pemda Halbar belum mampu melindungi hak hak masyarakat asli setempat. termasuk pembangunan Bandara udara Kuripasay yang sampai saat ini tidak ada kejalasan kelanjutannya , ini juga kami anggap Pemda Halbar gagal dalam menjalankan program tersebut , sebab pembangunan Bandara Kuripasai belum menjadi kebutuhan mendesak bagi Masyarakat,"cetusnya.

Ditambahkannya bahwa, Pemkab Halbar bahkan cenderung mengorbankan hak hak tanah masyarakat asli setempat seharusnya Pemkab Halbar lebih berpikir bagaimana membangun dengan cara tidak mengorbankan Masyarakat yang semestinya membuat program program yang menyentuh pada masyarakat banyak, tidak sekedar membuat “program Janji dan Asal Jadi”, akan tetapi harus terencana dan sinergis dengan visi- misi dan Rencana program jangka menengah. 

Olehnya itu, DPC GMNI menyatakan sikap yakni meminta Pemkab Halbar hal ini Bupati Danny Missy untuk mengoreksi setiap Program kerja sudah di canangkan dalam RPJMN tahun bersangkutan. 

Kedua, meminta Danny Missy untuk mengevaluasi Kadis Pertanian Halmahera Barat yang tidak progresif dalam urusan program jagung yang kajiannya tidak jelas.

Kemudian ketiga sampai ke lima prinsipnya, masa aksi meminta Danny Missy mengevaluasi Kadis Perindag karena dinilai gagal dalam menyiapkan pasar khusus jagung dan menghentikan pembangunan bandara Kuripasai serta merealisasikan janji 100 kerja akan menyelesaikan persoalan tapal batas Halbar-Halut. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini