Hakim MK : Kecurangan di Taliabu dan Sula Modus Lama

/ Rabu, 05 September 2018 / 21.17
Sidang Pembuktian Lanjutan :  Pembukaan Kotak Suara
JAKARTA – Modus lama Pilkada 2013, kembali diterapakan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada Maluku Utara 2018. Modus pelanggaran terbilang cukup rapih, namun apa pun modusnya. Pada kenyataan pada sidang pembuktian lanjutan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (5/9) pukul 11.00 WIB. 

Ditemukan pelanggaran, meskipun hanya beberapa TPS yang dijadikan sampel untuk pembuktian berdasarkan permintaan pemohon. 

Menurut Majelis hakim MK, Arief Hidayat mengatakan, pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Taliabu dan Sula itu syarat manipulasi baik itu dari ATB KWK dan C7. Hal ini terbukti saat pembukaan kotak Suara di persidangan hasil perselisihan pemilihan (PHP) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara di kantor MK, Rabu (5/8/2018).

Arief berpendapat, pelanggaran yang terjadi di dua Kabupaten itu modus lama yang sengaja dimainkan pada saat pencoblosan, akan tetapi dengan cara yang lebih rapi, meski begitu tetap ketahuan saat Mahkamah meminta KPU Provinsi Maluku Utara membuka kotak suara di dua Kecamatan yang berbeda yakni Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Taliabu.

“ Sangat di sayangkan sekali penyelenggara tingkat bawa yang memasukan nama pemilih dengan menggunakan NIK yang tidak ditemukan keabsahannya saat di periksa di portal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Republik Indonesia  atas nama.  Modus kecurangan itu akhirnya diketahui bahkan lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” katanya. 

Selain itu juga majelis hakim bingung saat menemukan dua orang yang terdaftar di TPS 1 Desa Kilong tetapi juga terdaftar di ATB Desa Merati Jaya, sementara di desa Keramat TPS 2 nama Wajuli terdaftar DPT-nya juga terdaftar di TPS 1 Kramat.   Yang di Meranti Jaya itu, ada 2 orang masuk ke dalam ATb TPS 1 Kilong, tapi dia terdaftar di DPT Meranti Jaya.  ujarnya.

Kata Arief, mahkamah akan memutuskan, setelah memeriksa semua dokumen yang ada, dan akan menggelar rapat majelis untuk memutuskan serta memberitahukan kepada panitera untuk menetapakan sidang lajutan dengan agenda putusan, ujarnya (red)

Komentar Anda

Berita Terkini