Hamid Usman : KPU Halbar Seperti Kuasa Hukum Samad Hi, Moid

/ Senin, 03 September 2018 / 22.51
Sekertaris DPD I Partai Golkar Malut, Hamid Usman saat diwawancarai awak media. senin (3/9)
HALBAR - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Maluku Utara (Malut), Hamid Usman, menilai KPU Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dinilai jadi kuasa hukum Samad Hi Moid.

"Sebenarnya yang pertama saya ingin jelaskan tidak ada sengketa kepengurusan karena sampai saat ini kepengurusan Zakir Mando itu, tidak pernah di gugat di DPP maupun di Mahkamah Partai,” ujar Hamid Usman saat dikonfirmasi sejumlah awak media usai sidang pleno. Senin, (3/9/2018).


Lanjut Hamid, sengketa kepengurusan DPD II Partai Golkar Halbar, karena yang menandatangani di Kabupaten/kota adalah kepengurusan DPD I Partai Golkar berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Pasal 19. 


“ Yang melakukan otentikasi itu dari Provinsi, karena Surat Keputusan (SK) itu kami dari provinsi yang tandatangan. Itu sebabnya, yang membawa SK itu bukan Samad Hi. Moid, dan sebenarnya KPU harus mendesposisikan diri sebagai KPU sebagai lembaga Pelaksana pemilu bukan sebagai Kuasa Hukum Samad Hi Moid," tutur Hamid


Hamid menegaskan, yang terjadi sekarang ini seakan- akan KPU itu sebagai kuasa hukum Samad Hi. Moid, dan itu yang menjadi kisruh. Apa kewenangan KPU langsung mengesahkan Samad Moid itu. Padahal, pada bulan Oktober itu kan, KPU secara Nasional melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Zakir Mando dan itu sah sesuai verifikasi faktual pada bulan Oktober 2017, dan yang dinyatakan sah itu kepengurusan Zakir Mando, tukas Hamid.


Sambungnya, KPU Halbar seharusnya membawa SK ke Provinsi karena yang menandatangani SK Kab/Kota. Alhasil, KPU sendiri tidak pernah membawa SK itu DPD I Partai Golkar untuk menanyakan tentang SK kepengurusan yang sah. 


Ia menambahkan, selain SK kepengurusan, KPU juga sudah tahu bahwa kepengurusan DPD II Partai Golkar yang sah di Kabupaten Halmahera barat adalah kepengurusan Ahmad Zakir Mando sesuai verifikasi factual KPU secara nasional pada bulan Oktober lalu. 


“ Bagaimana hari ini KPU balik mengesahkan kepengurusan yang tidak pernah di gugat itu,” pungkasnya. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini