HCW Malut Minta Penegak Hukum Lidik PT. Samatsu Nusantara

/ Sabtu, 01 September 2018 / 02.52
Rajak Idrus, Wakil Direktur HCW Malut

TERNATE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corruption Wacth (HCW) Maluku Utara (Malut), meminta Kejaksaan Tinggi dan Polda Malut, agar melakukan penyelidikan terhadap proyek pekerjaan pembangunan Akses Jalan Kawasan Pemukiman Kakaraino-Halitetor yang dikerjakan PT. Samatsu Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3,7 Miliar Tahun Anggaran 2017.

“ Saya minta pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan Polda Malut agar segera melidik proyek yang dikerjakan PT Samatsu Nusantara, karena berdasarkan investigasi HCW bahwa pekerjaan lapangan tidak sesuai perancanaan. Bahkan proyek tersebut terjadi mark up. Hal itu disebabkan karena kelalaian sistem pengawasan dari PPK, kontraktor dan tenaga teknis yang lain,” ungkap Wakil Direktur HCW Malut, Rajak Idrus kepada media ini, Jumat (31/8).

Rajak menjelaskan, jika budget atau pagu anggaran yang dianggarkan dalam APBD Pemprov Malut Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 3,7 miliar cukup fantastis, namun anggaran sekian miliar untuk  pembangunan akses jalan kawasan pemukiman Kakaraino-Halitetor tidak sesuai harapan alias masyarakat tidak menikmati.

“ HCW  sudah kantongi sekitar 75 persen data proyek dianggap bermasalah, mungkin  dalam kasus akan dilaporkan ke pihak penegak hukum,” pungkas Jack sapaan akrabnya.

Menurutnya, kemungkinan besar kasus tersebut tidak hanya dilaporkan ke  Polda Malut atau Kejaksaan. Akan tetapi, HCW sudah merencanakan dalam waktu dekat akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“ Dalam hitungan dan kajian HCW bahwa pagu anggaran proyek yang bermasalah di atas 1 miliar itu sudah bisa di tangani KPK, sementara kasus ini 3,7 miliar sekian, bagi kami  ini cukup karena terlalu besar volumenya,” tandasnya. 

Ia juga memaparkan, selama ini HCW Malut komitmen mengawal kasus korupsi di Maluku Utara hingga tuntas ke meja hijau.

“ Saya juga berharap kepada pihak dinas terkait yang menangani proyek tersebut agar jangan memproses anggarannya karena pekerjaan dilapangan tidak sesuai malah terjadi mark up,” ujarnya. (red)


Komentar Anda

Berita Terkini