HCW Minta Polres Halsel Tuntaskan Lima Kasus Eks Karateker Kades

/ Sabtu, 15 September 2018 / 15.21
Wakil Direktur HCW Malut Rajak Idrus
HALSEL -  Saat ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera corruption Wacth (HCW) Provinsi Maluku Utara konsen mengawal pelaksanaan anggaran dana desa di 10 Kabupaten.

Seiring adanya kasus pengelolaan dana desa yang telah dilaporkan ke Polres Halsel. Maka LSM HCW Provinsi Maluku Utara meminta penegak hukum di bumi saruma segera memproses   lima (5) karateker kepala desa yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan.

“ Kami meminta Polres Halsel agar lebih konsentrasi menyelesaikan kasus dana desa yang melibatkan karateker Kades yang sementara ini ditangani sesuai dengan Momarendum of understanding (MoU) Kementerian Desa dan Mabes Polri terkait pengawasan dana desa,” ujar Wakil Direktur HCW Malut, Rajak Idrus melalui siaran persnya kepada media Nusantaratimur.com, Sabtu (15/9/2018).

Lanjut Rajak Idrus, lima mantan karteker kepala desa yang saat ini dilidik Polres Halsel segera dituntaskan,  yakni Kepala Desa Bumi Rahmat, Nurjana A. Arifin, yang di duga melakukan penyelewengan Dana Desa tahun 2016 berkaitan  dengan Pembangunan MCK dengan nilai Rp. 95.835.700, Pembangunan jembatan Darat senilai Rp.140.674.600, pembangunan dua unit Decker senilai Rp. 105.102.000, pembangunan Talud penahan tanah 25 meter dengan nilai Rp 73.473.600.

“ Seyogianya anggaran tersebut di duga terjadi mark up anggaran serta terindikasi ada dana yang  tidak belanjakan pada kegiatan sebesar Rp 171 juta,” tukasnya.

Kasus dugaan Penyelewengan Dana Desa oleh  mantan karateker Kepala Desa Tanjung Jere, Naim Abdul Latif, yakni  pembangunan Talud penahan Ombak dengan volume pekerjaan 150 meter dengan nilai pekerjaan Rp 430 juta.

“ Pekerjaan Talud baru sekitar 50 meter, anggaran pekerjaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan dengan nilai Rp 80 juta, namun paket pengadaan Lampu jalan tersebut diketahui fiktif,” beber jack sapaan akrabnya.

Selain itu penyelewangan dana Desa, eks karateker kades Tanjung Jere tidak pernah memberikan  tunjangan para Kaur selama menjabat.

“  Nilai tunjangan para kaur 40 juta yang tidak pernah dibayar eks karateker kades,   Sehingga total dana yang diduga diselewengkan berkisar 500 juta Rupiah,” tandasnya.

Tak hanya itu,  dugaan penyelewengan Dana Desa juga  dilakukan oleh mantan karteker Kades Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halsel, Sahril Nasir, mengenai  belanja pengadaan Bibit Pala senilai Rp 70 juta, pembangunan gedung serba guna, pengadaan ATK Kantor Desa semua kegiatannya fiktif.
Selain  itu, eks karateker Kades Cango juga diduga menggelapkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan untuk tunjangan para Kaur Desa senilai Rp 18 juta.

“  Total dana yang di terima Rp 700 juta, namun yang di belanjakan hanya berkisar Rp 100 juta rupiah,” terangnya.

Kasus dugaan penyelewengan Dana Desa,  pada Desa Pigaraja yang diduga dilakukan oleh eks Karteker Kades Pigaraja Ilman Sudin,  mengenai  program kegiatan pembangunan fisik rabit beton dan kegiatan fisik lainnya.

“   Diduga terjadi mark up anggaran ratusan juta rupiah sehingga empat kasus dugaan penyelewengan Dana Desa yang sudah dilaporkan tersebut diharapkan Polres Halsel membentuk tim khusus melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait kasus tersebut,” paparnya.

Kasus dugaan pungutan liar program sertifikat Prona tahun 2016 yang dilakukan oleh pihak BPN dan karteker Kepala Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Bardi Rahman dan mantan Sekdes Tuwokona Lahiri Walis harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena hingga kini pembuatan sertifikat Prona yang dilakukan oleh Warga Tuwokona yang di pungut oleh mantan karteker  Kades dan Sekdes Tuwokona masing-masing kepala keluarga bervariasi yakni Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta 500.

“ Kami harap Polres Halsel yang menangani lima kasus eks karateker kades harus sampai ke meja hijau, dan HCW Malut akan mengawal kasus dana desa hingga tuntas,” tutupnya. (red)
Komentar Anda

Berita Terkini