Jelang Buka Kotak Suara, AAN Mencurigai Ada Skenario di Balik Statemen Ketua KPU

/ Sabtu, 01 September 2018 / 01.43
Ketua Aliansi Anak Negeri Malut, Akmal Iskandar Alam
TERNATE –  Ketua Aliansi Anak Negeri (AAN) Provinsi Maluku Utara (Malut), Akmal Iskandar Alam (AAN) mencurigai bahwa statemen Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo, diduga telah menyiapkan skenario dalam pembukaan kotak  suara di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Taliabu.

Padahal, di ketahui bersama bahwa sebelumnya KPU Malut dalam menghadapi gugatan yang diajukan pihak pemohon pasangan nomor urut 3, KH. Abdul Ghani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) pada tanggal 27 Juli 2018 dalam perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018. KPU Malut  telah membuka kotak suara pada tanggal 29 Juli 2018, dan sebagian besar form C7 KWK tidak ada di dalam kotak suara yang merupakan bawahan dari tingkatan perhitungan di setiap Tempat Pengumutan Suara (TPS), baik di Taliabu maupun di Sula.    

Hal itu disampaikan Ketua AAN Malut, Akmal Iskandar Alam, menyebutkan 99 persen tidak ada form C7 KWK saat KPU Malut membuka kotak suara  pada tanggal 29 Juli 2018, tetapi kenapa Ketua KPU Malut sudah mengeluarkan statemen seakan-akan form C7 KWK itu ada. Jika itu benar adanya, maka patut dicurigai Ketua KPU telah membuka kotak sampai dirinya berani mengeluarkan statemen ke publik.

“ Dugaan kuat Ketua KPU membuka kotak suara, sehingga kami meminta penyelenggara arif dan bijaksana mengikuti perintah MK sesuai aturan dan taat aturan,” ujar Akmal Iskandar Alam kepada awak media di Ternate, Jumat (31/9).

Akmal menegaskan, jika pada sabtu besok (1/9) KPU mendapati form C7 KWK yang diminta MK tidak ada dalam kotak suara, maka KPU Malut telah membohongi publik. Itu sebabnya, KPU jangan lagi membuat berpolemik, namun harus mengikuti arahan Mahkamah Konstitusi dengan menjunjung azas kejujuran dan keadilan.

Karenanya, Kata Akmal, pembukaan kotak suara tanggal 29 Juli 2018 hampir mendekati 74 kotak suara tidak terdapat form C7 KWK di Kabupaten Sula dan Taliabu. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melaporkan apabila terjadi manipulasi dokumen negera yang tidak ada (form C7 KWK), kemudian pada pembukaan yang kedua kalinya form C7 KWK ada di dalam kotak, maka ia akan melaporkan ke pihak kepolisian.

“ Kami akan mengawal sampai tuntas, misalnya tidak ada (form C7 KWK), kemudian menjadi ada (Form C7 KWK), maka statemen Ketua KPU patut dipertanyakan, karena kami beranggap bahwa Syahrani Somadyao telah membuka kotak. Sebab tanggal 29 Juli semua menyaksikan form C7 KWK tidak ada di dalam kotak, ini patut di selidiki statemen ketua KPU Malut,” tukas Akmal.

“ Dia (Syahrani-red) sangat yakin form C7 KWK ada di kotak suara itu, dan tidak akan merubah angka-angka, itu artinya bahwa Ketua KPU diduga kuat telah mengetahui, ada apa dengan KPU jangan-jangan ada skanerio yang dimainkan, sementara pembukaan kotak suara sebelumnya tidak ada form C7 KWK. Kok kenapa Ketua KPU berani menyatakan sikap seperti itu, bagi kami ini sangat disayangkan,” pungkasnya.

Olehnya itu, statemen tersebut patut kita laporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini Polda Malut, untuk bagaimana menyelidiki pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU itu sendiri,” ujarnya.

Rencananya pembukaan kotak suara di dua kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat akan dilaksanakan tanggal 1 September 2018 (besok) oleh KPU Malut dengan melibatkan Saksi Pemohon, Termohon, Bawaslu  dan Aparat Kepolisian sesuai perintah Ketua MK Anwar Usman dalam sidang lanjutan permohonan hasil pemilihan (PH) Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018 kemarin. (cul)

Komentar Anda

Berita Terkini