Junaidi Beberkan Fakta Baru Sidang Pemalsuan Tandatangan Sekdes Kuripasai

/ Jumat, 21 September 2018 / 02.06
Sidang Pemalsuan Tandatangan dengan Terdakwa Kades Kuripasasi (Dok : Nances)

HALBAR - Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Sekretaris Desa (Sekdes) dengan terdakwa Kepala Desa (Kades) Kuripasai, Jehozua Samuel Mesdila dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam sidang  Kepala BPBD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Imran Lolori dan staf Inspektorat Halbar, Djunaidi Djama, hadir di persidangan sebagai saksi yang di gelar Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Desa Jalan baru Kecamatan Jailolo.

Imran Lalori dalam kesaksiannya, mengakui, selama menjabat sebagai Camat Jailolo, tidak mengetahui terkait dengan adanya pemalsuan tandatangan dengan yang melibatkan terdakwa.

 " Saya tahu setelah adanya pemberitaan dari para media (wartawan)," terang mantan Camat Jailolo. 

Sementara itu, kesaksian dari Djunaidi memcuat fakta baru, dimana dari hasil investigasi keuangan Desa Kuripasai yang dilakukan Inspektorat ditemukan sebanyak Rp 16 jutaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yakni untuk pembayaran honor Sekdes. 

" Dan sebanyak Rp. 8,8 juta sudah disetor ke Kas Daerah sedangkan sisanya sebesar Rp. 7,2 juta tidak dapat dibuktikan pembayarannya sehingga diperintahkan kepada terdakwa untuk segera dibayarkan," beber Junaidi.

Berdasarkan amatan wartawan media ini, Usai mendengar keterangan para saksi, Majelis hakim kemudian memberikan kesepakatan kepada para terdakwa dalam hal ini, kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada para saksi. 

Dengan kesepakatan tersebut penasihat Hukum (PH) terdakwa, menyampaikan kepada majelis, agar menerima surat sebagai bukti tambahan untuk meringankan terdakwa dari DPMPD Halbar, namun hal itu tidak diterima langsung, melainkan memerintahkan agar surat tersebut diserahkan kepada PH untuk diberikan kepada Majelis sebagai pertimbangan dan sidang di skorsing selama kurang lebih 3 jam yakni pukul 12.00 - 15. 00 Wit. 

Setelah mencabut skorsing, Majelis hakim mempersilahkan PH terdakwa menyerah surat tersebut. Dan langsung menutup sidang yang dibuka untuk umum dan akan dilanjutkan pada Kamis 27 September 2018 dengan agenda tuntutan dari JPU.

Persidangan ini Rahmat Selang sebagai ketua dampingi Nithanel N Ndaunmanu dan Sugiannur masing-masing sebagai Hakim anggota. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini