KPU Malut Temukan Model Form C7 KWK Tidak di Tandatangani KPPS

/ Minggu, 02 September 2018 / 01.30
Suasana pembukaan kotak suara di KPU Malut (Dok : Rian Polapa) 

TERNATE – Penyebab dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena ketidakpahaman petugas Kelompok Panitia Pengumutan Suara (KPPS) seperti yang terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kondisi itu pun sama terjadi pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) Tahun 2018. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut dalam menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman untuk membuka kotak suara di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana sidang lanjutan PHP Maluku Utara perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018.

Alhasil,  dalam pembukaan kotak suara di dua kecamatan tersebut, telah ditemukan model form C7 KWK yang tidak tandatangani oleh petugas KPPS serta petugas KPPS juga tidak mengisi nama Tempat Pengumutan Suara (TPS) di model form C7 KWK.

Berdasarkan pantauan Nusantaratimur.com, Sabtu (1/9). Pemeriksaan atau pembukaan kotak suara oleh KPU Malut. Khususnya Kecamatan Sanana sebanyak  11 Desa terdapat 50 TPS  ditemukan model C7 KWK yang tidak ditanda tangan oleh petugas KPPS. Hal ini dapat dilihat seperti pada Desa Falahu  4 TPS, dan uniknya di TPS 1,2 dan 4 tidak ada lembaran tanda tangan ketua KPPS setempat.  

Hal ini juga terjadi di Desa Umaloya sebanyak 2 TPS tidak ada tanda tangan dari KPPS. Juga pada Desa Fatcei terdapat 7 TPS, yaitu pada TPS 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 lembaran tandangan tidak juga ditandangi oleh KPPS. Hal yang sama pun terjadi pada  Desa Fogi 9 TPS, Minus TPS 3 yang tidak ada model form C7 KWK. Di desa ini khususnya TPS 1 dan 4 serta TPS 5 tidak ada lembaran penutup. Sedangkan pada TPS 6 , dan 7  juga terjadi yang sama yaitu tidak ada lembaran penutup serta TPS 8 dan TPS 9 tidak ditanda tangani oleh petugas KPPS. Untuk Desa Mangon sebanyak 6 TPS tidak tertulis nama TPS nya.

Sementara pemeriksaan kotak suara di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu terdapat 13 desa, dimana model form C7 KWK tidak tandatangani petugas KPPS sebanyak 13 desa. Adapun 13 desa yang dimaksud yakni ;
  1. Desa Limbo sebanyak 2 TPS (ada C7 KWK tapi tidak ada tanda tangan KPPS)
  2. Desa Bobong sebanyak 3 TPS (ada C7 KWK tapi semua TPS tersebut tidak ada lembaran tanda tangan KPPS)
  3. Desa Woyo sebanyak 3 TPS (ada C7 KWK namun pada TPS 1, TPS 2  dan TPS 3 tidak ada lembaran tanda tangan KPPS)
  4. Desa Kramat sebanyak 2 TPS (ada C7 KWK di TPS 1 ada tapi tidak ditandatangani, TPS 2 tidak ada lembaran tanda tangan KPPS)
  5. Desa Holbota sebanyak 1 TPS (ada C7 KWK namun tidak  ada lembaran tanda tangan KPPS)
  6. Desa Lohoqbuba sebanyak 1 TPS (ada C7 KWK namun tidak ada lembaran tandatangan KPPS)
  7. Desa Meranti Jaya sebanyak 1 TPS  (ada C7 KWK namun tidak ada lembaran tandatangan KPPS)
  8. Desa Kilong sebanyak 1 TPS (ada C7 KWK namun tidak ada lembaran tandatangan KPPS)
  9. Desa Ratahaya sebanyak 1 TPS (ada C7 KWK namun tidak ada lembaran tandatangan KPPS)
  10. Desa Wayo sebanyak 2 TPS (ada C7 KWK untuk TPS 2 tapi tidak tanda tangan KPPS dan TPS 1 tidak ada lembaran tanda tangan KPPS)
  11. Desa Pancoran sebanyak 2 TPS (ada C7 KWK namun kedua TPS tersebut yaitu TPS 1 dan TPS 2 tidak ada lembaran tanda tangan KPPS)
  12. Desa Kawalo sebanyak 3 TPS, hanya pada TPS 1 dan TPS 3 yang terdapat C7 KWK namun tidak ada lembaran tanda tangan KPPS.
  13. Dan di Desa Talo sebanyak 2 TPS,  ada C7 KWK di TPS 2 sedangkan untuk TPS 1 tidak ada C7 KWK.

Hal itu juga diakui Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo, mengenai model form C7 KWK yang tidak ditanda tangan oleh petugas KPPS.

  Memang kita akui ada kelemahan di teman-teman penyelenggara tingkat bawah, jangankan di kampung-kampung di kota saja ada yang begitu jadi ini kita akui memang sumber daya manusia kita yang masih lemah apalagi ada banyak sekali formulir yang harus di isi,” aku Syahrani kepada sejumlah awak media di Ternate, usai membuka kotak suara di dua kecamatan tersebut. Sabtu (1/9/2018).

Tak hanya itu, Syahrani menyatakan bahwa ada ketidakpahaman penyelenggara tingkat terkait dengan pengisian model form oleh KPPS.  

"Saya ingin sampaikan ini apa adanya , itu yang saya bilang pemahaman formulirnya ada tapi dia (KPPS-red) tulis di tempat lain bisa jadi karena ketidakpahaman pemahaman sumber daya kita yang lemah itu mungkin alasan kita," ujarnya (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini