MK Putuskan PHP Malut PSU

/ Senin, 17 September 2018 / 19.26
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

JAKARTA – Pasangan calon peraih suara terbanyak calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 1 H. Ahmad Hidayat Mus, SE dan DR. Rivai Umar (AHM-Rivai) harus menerima dengan lapang dada hasil putusan pokok perkara perselisihan hasil Pemilihan (PHP) dengan perkara Nomor  36/GUB-XVI/2018.

Dalam sidang  pengucapan putusan pokok perkara PHP Malut Perkara Nomor 36/GUB-XVI/2018 hari ini Senin 17 September 2018 pukul 14.45 WIB, bertempat di ruang sidang panel hakim 3 Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Dalam amar putusan, menimbang  setelah Mahkamah Konstitusi membaca dan mendengarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi Ahli pihak Pemohon dan Ahli pihak Terkait, mendengarkan Keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RepubIik Indonesia bahwa permasalahan pemilih di 6 desa Kabupaten Halmahera Utara,  MK tidak meyakini Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 6 Desa tersebut sehingga memerintahkan pihak KPU Provinsi Malut untuk memperbaiki status DPT di 6 Desa dan Masyarakat 6 Desa harus patuh.

Tak hanya itu, adanya temuan DPT Ganda, pengunaan DPTb yang sangat tinggi, pemilih tidak mengisi Form C7 KWK, adanya temuan pemilih dibawah umur, pada sebagian besar pengisian Form C7 KWK dan Atb KWK tulisan nama pemilih sangat serupa serta tidak di tanda tangani oleh petugas KPPS, pada beberapa TPS jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada form C7 KWK dan pemilih Atb KWK beda dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Form C1 KWK, terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, terdapat nama pemilih dalam Form C7 KWK yang tidak terdapat dalam DPT, Pemilih tidak mencantumkan NIK dalam form Atb KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat.

Olehnya itu, hasil akhir pengucapan putusan yang dibacakan oleh Ketua  Mahkamah Konstitusi Anwar Usman  sebagai berikut ;

  1. Menyatakan telah terjadi ketidak akuratan DPT di 6 Desa Kabupaten Halut, dan telah terjadi Pelanggaran di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut tahun 2018.
  2. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Malut)  untuk melakukan PSU di 6 Desa dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara De Facto sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing Pemilih yang memiliki hak Pilih yang didahului dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian secara langsung.
  3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi  Malut) untuk melakukan PSU di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  4. Memerintahkan PSU dimaksud harus dilakukan dengan tenggang waktu 45 Hari sejak putusan sidang diucapkan.
  5. Memerintah kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Malut dalam melaksanakan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Malut Tahun 2018.
  6. Memerintahkan KPU Prov. Malut untuk melaporkan Kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Hasil PSU selambat - lambatnya 7 hari kerja setelah PSU tersebut dilaksanakan.
  7. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil Supervisinya dalam PSU selambat -  lambatnya 7 hari kerja setelah PSU tersebut dilaksanakan.
  8. Memerintahkan kepada Bawaslu Prov. Malut dan Panwaslu Kab/Kota dimaksud untuk masing-masing melaporkan hasil PSU kepada Mahkamah Konstitusi   selambat -  lambatnya 7 hari kerja setelah PSU tersebut dilaksanakan.
  9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI khususnya Kepolisian Resort Halut, Kepolisian Resort Halbar,  Kepolisian Resort Kep. Sula,  Kepolisian Resort Pulau Taliabu serta Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk melakukan Pengamanan proses PSU tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya. 


Komentar Anda

Berita Terkini