Nasib Honorer K2 di Unjuk Tanduk

/ Rabu, 26 September 2018 / 21.39
Pertemuan Pemkot Tidore dan Honorer K2. Rabu (26/9)
TIDORE-  Nasib honorer kategori II (K2)  dilingkup Pemkot Tidore Kepulauan semakin tidak ada kejelasan alias tidak mendapatkan jatah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Hal itu membuat Honorer K2 mendatangi  Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan guna mempertanyakan nasib mereka untuk diangkat menjadi PNS di wilayah Pemkot Tikep. Dalam kunjungan Honorer K2  ini diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda)  Kota Tikep didampingi  Kepala BKPSDM Pemkot Tikep, Sura Husain, bertempat di ruang rapat Wali Kota. Rabu (26/9/2018) pagi tadi.

Dalam pertemuan itu, ada dua poin yang menjadi tuntutan Honorer K2, yakni    meminta Pemkot Tikep untuk memperjuangkan nasib honorer K2, dan apabila nasib honorer K2 mereka tidak diperhatikan, maka penerimaan tes CPNS di wilayah Kota Tidore harus di tunda. 

Dua poin menjadi tuntutan honorer K2 oleh Pemkot Tikep secara tegas menyampaikan hal ini tidak bisa dilakukan karena dengan dua poin tersebut akan bertabrakan dengan undang-undang yang berlaku.

“  Pelaksanaan tes CPNS ini berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui dengan prosedur, tahapan dan mekanisme yang harus kita ikuti,” ungkap Sekda Kota Tikep Thamrin Fabanyo. 

Hal yang paling mendasar dalam hasil pertemuan tersebut berkaitan nasib honorer K2 agar dapat diperjuangkan sebagaimana dalam beberapa pertemuan secara Nasional maupun di tindaklanjuti dengan BKN yang dilaksanakan di Manado beberapa lalu.

 “ Kami pun juga terlibat dalam pelaksanaan kerja pada intinya proses tersebut akan tetap berjalan, namun tuntutan dari honorer K2 ini kiranya dari sekretaris Daerah provinsi Maluku Utara sudah mengeluarkan surat dukungan dan mengharapkan dari pemerintah Kabupaten/Kota juga harus memperjuangkan nasib mereka (Honorer K2 red). oleh karena itu, terkait dengan soal teknis dan beberapa kebutuhan tersebut semuanya nanti kembali kepada pihak BKPSDM,” ujar Thamrin.

Pada kesempatan yang sama pula  disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan, Sura Husain bahwa untuk jumlah Honorer K2 dilingkup Pemkot Tikep hingga saat ini yang masih aktif sebanyak 412 orang yang terdiri dari 164 terdiri dari tenaga pendidikan dan 248 tenaga teknis berdasarkan hasil verifikasi dari BKN dari tahun 2012 lalu dan mereka (Honorer K2 red) berhak untuk mengikuti seleksi pada tahun 2013 (kemarin red). 

“ Namun sesuai dengan pantauan kami (BKPSDM red) mereka masih aktif,” pungkas Sura. 

Koordinator Honorer K2,  Jubair Kotabonga, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, apresiasi positif terhadap Pemkot Tikep, karena sudah menerima baik terhadap kami selaku honorer K2 yang ada di lingkup Pemkot Tikep.

“ Tujuan kami selaku honorer K2 untuk melakukan pertemuan ini kegunaannya untuk meminta dukungan dari Pemkot Tikep untuk memperjuangkan nasib honorer K2 sebagaimana  aspirasi yang sama kami sampaikan kepada Pemprov Malut yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepala BKPSDM Provinsi Malut terkait dengan tuntutan K2 di seluruh Indonesia. Namun pada akhirnya kami (honorer K2-red) mendapatkan surat dukungan dari pihak Pemprov Malut dan mereka menyarankan agar kami pun juga mendapatkan surat dukungan dari pemerintah/kabupaten Se- Maluku Utara,” ujar Jubair. 

Olehnya itu, maksud dan tujuan kami  untuk meminta dukungan dari Pemkot Tikep agar  memperhatikan nasib honorer K2 di Kota Tidore Kepulauan.

" Kita sudah memverifikasi dan sudah terdaftar di BKPSDM dan BKN dan di Kemenpan  RB, kenapa tidak bisa di angkat, sedangkan tenaga penyuluh kesehatan dan lainnya mereka bisa diangkat karena dengan hal tersebut sehingga menjadi pertanyaan kami selaku honorer K2 selama ini,” kesalnya. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini