Parpol Peserta Pemilu Gugat KPU Halbar

/ Selasa, 25 September 2018 / 00.24
Kuasa Hukum Berta Lotto
HALBAR - Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) oleh komisi pemilihan umum (KPU) Halbar pada (20/9) malam lalu menjadi polemik. Pasalnya, sejumlah partai politik (Parpol) yang tidak terima hasil penetapan tersebut, berbondong-bondong melakukam gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halbar. Senin (24/9/2018).

Parpol yang melakukan gugatan diantaranya, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Caleg Partai Golkar Halbar versi Ahmad Zakir Mando (AZM) dan Partai Garuda.

Dimana dari Nasdem dilaporkan langsung oleh Sekertaris Partai dengan materi gugatan terkait dengan menetapkan salah satu Caleg tidak memenuhi syarat (TMS), samahalnya juga dengan materi gugatan yang dilaporkan Partai Garuda, namun yang melaporkan langsung yakni Sekertaris Partai Arman Ahmad dan Ketua Partai Yos Dominggus Silulu, yang diterima langsung oleh salah satu staf Bawaslu Halbar.

Sementara Caleg Golkar atas nama Berta Lotto, terkait dengan pencatutkan nama dalam DCT partai Golkar versi Samad Hi Moid, sedangkan dirinya tidak bersedia bahkan tidak mengetahui sama sekali.

Usai melakukan pengaduan Berta Lotto melalui kuasa hukumnya, Iskandar Yoisangadji, yang didampingi Taufic Syahiri Layn, Muhammad Tabrani, mengatakan, jadi kami melalui surat kuasa khusus (SKK) mengugat putusan yang ditetapkan KPU Halbar baik penetapan DCS maupun DPT.

" Memang berdasarkan pada tahap Pileg sudah dipenuhi oleh KPUD Halbar sebagaimana PKPU nomor 20 tahun 2018 dengan melakukan verifikasi faktual (Verfak) di kepengurusan Golkar versi AZM, tetapi nama Caleg versi AZM tidak diakomudir dalam DCS termasuk klien kami (Berta)," ungkapnya, kepada wartawan usai membuat laporan pengaduan.

Lanjutnya, yang menjadi pertanyaan kami selaku kuasa hukum, kenapa tahap DCS klien kami (berta-red) ini tidak diakomodir bersama dengan 24 Caleg yang lain, sementara pada DCT nama klien kami dimasukkan dan diloloskan.

" jadi dasar dan alasan apa KPUD Halbar menerima itu, sementara tahap awal sudah dilakukan," jelas Iskandar. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini