Pemkab Halbar : Masalah 6 Desa Belum Selesai

/ Kamis, 06 September 2018 / 20.05
Ramli Nasir (Kabag Pemerintahan Setda Pemkab Halbar)

HALBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) kembali menanggapi pernyataan Direktorat Jenderal  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh bahwa enam desa yang disengketakan Pemkab  Halbar dan Pemkab Halut sudah selesai.

Hal itu dikemukan Dirjen Dukcapil Kemendagri dihadapan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Perkara Nomor 36/GUB-XVI/2018. 

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Halbar, Ramli Nasir menyatakan, putusan sengketa enam (6) desa, Yakni Desa Dum-dum, Desa Pasir Putih, Desa Akelamo Kao, Desa Tetewang, Desa Gamsungi dan Bobane Igo) antara Pemda Halbar dan Pemda Halut, saat ini masih dalam pembahasan finalisasi di Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

Karenanya, pernyataan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh di  Mahkamah Konstitusi sebagaimana diberitakan sejumlah media adalah tidak benar.

" Sampai saat ini kedua Pemerintah Kabupaten masih melakukan pembahasan dengan Ditjen Otda Kemendagri, lalu pernyataan sudah selesai dasarnya apa, jadi pernyataan itu tidak benar," pungkas Ramli dengan nada tanya.

Sebab kata Ramli, kewenangan penegasan batas wilayah dan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Halbar dan Halut adalah ranahnya Ditjen Otda) Kemendagri melalui Direktur Toponimi. 

Oleh karena itu, Ramli menyayangkan statemen Dirjen Dukcapil saat memberikan kesaksian pada PHP Malut kemarin.  Ia juga menjelaskan, dasar hukum yang digunakan Dirjen Dukcapil adalah Permendagri 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,  yang mana rujukan diterbitkannya aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1999.

Sementara yang menjadi sumber permasalahan berkaitan dengan masalah 6 yang ditantang sebagian besar warga 6 desa adalah PP Nomor 42 itu sendiri.

"Jika pernyataan pak Dirjen Kependudukan dan Capil seperti itu sangat di sayangkan, karena subtansi  permasalahannya berbeda dari persoalan tapal batas yang sementara di bahas Dirjen Otonomi Daerah bersama  kedua Pemkab Halbar dan Halut. sehingga itu saya katakan, masalah 6 desa sampai saat ini belum selesai," pungkas Ramli. 
 
Ramli sekaligus Ketua FKPPI Halbar ini, justeru menyarankan kepada Dirjen Dukcapil, agar fokus menjelaskan data pelayanan administrasi kependudukan bagi warga enam desa yang memunculkan masalah dalam Pilgub Malut. Bukan soal status dan tapal batas 6 desa, karena sampai saat ini masih dalam tahapan pembahasan finalisasi di Ditjen Otda, ujarnya. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini