Pemprov Malut Rencana Pangkas Belanja Modal Untuk Bayar Utang

/ Rabu, 19 September 2018 / 03.32
Kantor Gubernur Malut.
SOFIFI – Pemerintah Daerah ( Provinsi Maluku Utara (Malut) berencana akan memangkas anggaran belanja modal sebesar Rp. 215 miliar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 untuk pembayaran hutang daerah sebesar Rp. 416 Miliar. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara H. Muabdin Hi. Radjab saat dimintai keterangan membenarkan pemangkasan belanja modal untuk menutupi hutang, namun rencana pemangkasan anggaran belanja modal itu belum bersifat final.

“ Rencananya dipangkas Rp. 200 miliar lebih, tapi itu masih rancangan belum bersifat final,” ujar Muabdin Hi. Radjab kepada media ini. Selasa (18/9/2018).

Menanggapi rencana Pemerintah Daerah memangkas belanja modal. Menurut Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ishak Naser  bahwa Pemerintah bisa saja memangkas belanja modal, namun  asumsi belanja yang diajukan itu perlu disepakati bersama dalam pembahasan dengan Banggar DPRD Malut.

“Dilihat dari asumsi belanja yang disampaikan Pemprov, inikan asumsi yang diajukan dan disepakati bersama. Perlu ada satu pendalaman yang lebih jauh. Tetapi nanti akan dibahas kembali,” kata Ishak.

Ishak berpendapat, dilihat dari asumsi belanja yang diajukan, Pemprov Malut  memproyeksikan ada kenaikan nilai pendapatan pada APBD-Perubahan 2018. Sementara pembiayaan dari SiLPA ditaksirkan naik bertambah menjadi Rp. 50 miliar dibanding APBD induk sebesar Rp 38 miliar sehingga ada penambahan Rp. 12 miliar dengan surplus sebesar Rp. 215 miliar.

“ Jika kenaikan surplus ini dihitung dari jumlah surplus APBD induk sebesar Rp164 miliar ditambah pembiayaan penerimaan sebesar Rp50 miliar seperti yang diajukan dalam rancangan KUA PPAS APBD-P 2018, maka proyeksi yang diajukan Pemprov Malut tersebut dapat dialokasikan pada APBD-P 2018 untuk pembayaran hutang meski baru separuhnya atau sebesar Rp. 215 Miliar dari total jumlah hutang daerah sebesar Rp416 Miliar,” papar Ishak.

Dengan demikian, sisa hutang dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019.

“Inilah yang harus dipakai untuk menganggarkan pembayaran hutang. Karena dari Rp. 215 miliar ini, setelah dialokasikan untuk pembayaran hutang berarti tidak mencukupi membayar seluruh hutang. Jadi sisanya akan dianggarkan kembali pada 2019,” tukas Ishak. (bices)
Komentar Anda

Berita Terkini