PHP Malut, Tim AGK -YA Yakin PSU

/ Minggu, 02 September 2018 / 03.04
Tim AGK-YA hadir dalam pembukaan kotak di KPU Malut

TERNATE
-    Saksi pemohon tim  pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut nomor  urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba – M. Al Yasin Ali (AGK-YA), Rivai Ahmad, berkeyakinan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilihan suara ulang (PSU) di dua Kabupaten yakni, Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu.

Rivai berpendapat bahwa hasil pembukaan kotak suara oleh KPU Malut untuk pembuktian sesuai dengan perintah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Ibrahim dalam sidang lanjutan perkara nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018.

Karenanya, pemeriksaan kotak suara ditemukan berbagai kejanggalan penyelenggara ditingkat bawah yang berpotensi pokok permohonan pemohon pasangan calon AGK-YA akan di kabulkan Mahkamah Konstitusi untuk di lakukannya PSU di dua kabupaten tersebut.

" Ada beberapa temuan yang kita temukan saat pembukaan Kotak suara tadi, pertama ada salah satu TPS yang menggunakan kertas HVS sebagai Form C7 KWK. kedua, ada satu TPS yang menggunakan Form C7 KWK lebih dari satu dengan alasan berita acaranya diberikan ada dua. Ini akan menjadi temuan khusus bagi kami," ujar  Rivai Ahmad kepada wartawan media ini, usai menyaksikan pembukaan kotak suara oleh KPU Malut. Sabtu (1/9/2018).

Selain itu, ada form C7 KWK yang tidak diisi baik, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK) dan juga tidak di tanda tangani oleh TPS.

“ Mekanismenya,  serah terima form C6 KWK, mereka (pemilih) datang ke TPS harus tanda tangani form C7 KWK kemudian memilih, tapi kenyataannya mereka tidak ada tanda tangannya berarti bagi kami itu adalah salah satu keganjalan," pungkasnya.

Rivai juga membeberkan sejumlah temuan-temuan dalam pembukaan kotak suara kepada tim hukum pemohon untuk disampaikan dalam sidang lanjutan PHP perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 pada tanggal 5 September mendatang. 

“ Kami akan sampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada sidang selanjutnya,” tandasnya. 

Ia menambahkan, jika ditanya apakah Pilgub Malut berpotensi PSU. Tentunya potensi PSU, karena kalau ada perintah dari  Mahkamah Konstitusi untuk membuka kembali kotak suara di dua kabupaten, berarti ada hal yang tidak beres di dua kabupaten tersebut, tukasnya. (RN)

Komentar Anda

Berita Terkini