Pleno DCT Nyaris Ricuh, KPU Halbar Dituding Tabrak Aturan

/ Jumat, 21 September 2018 / 14.59

KPU Halbar :  Suasana pleno penetapan DCT  Pileg 2018
HALBAR -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) diduga tabrak aturan berkaitan dengan  Pleno Penetapan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 2019. 

Dalam penetapan  DCT Anggota DPRD Kabupaten Halbar, Kamis (20/9) kemarin. Nyaris ricuh menyusul adanya salah satu partai peserta pemilu tidak memasukkan berkas persyaratan, namun dalam pleno DCT telah disahkan oleh KPU Kabupaten Halbar.  

Kegaduhan ini membuat sejumlah caleg mengamuk atas langkah KPU yang dinilai terang-terang menabrak aturan saat berlangsungnya pleno penetapan DCT.  Meskipun hujan instruksi sejumlah parpol mewarnai jalannya rapat pleno penetapan DCT, atas tindakan penyelenggara. Hal itu tidak mengurangi semangat KPU mengesakan Pleno DCT Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil)  I  Meliputi Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan yang disinyalir tidak memasukkan berkas persyaratan namun pada pukul 12. 00. WIT, Jumat (21/9) siang tadi sahkan KPU Halbar.

Di ketahui Caleg Partai Golkar Dapil I  Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan kabupaten Halmahera Barat disahkan oleh KPU pada pleno DCT sebanyak tujuh orang.  Tiga diantaranya caleg  perempuan tidak ada berkas,  yakni Berta Lotto, Melcy S. Tarang, Ariyanti Naser dan  satu orang caleg laki-laki atas nama Mahdi Albaar yang disaksikan Bawaslu Halbar.

Keterangan yang dihimpun  media ini,  ketiga Caleg masing-masing adalah Berta lotto, Melcy S Tarang, dan Ariyanti Naser, pada wartawan Jumat (21/09/2018), usai pleno KPU pada wartawan. Mereka bertiga mengaku tidak satu pun berkas mereka diberikan pada KPU maupun Partai Golkar pasca putusan Bawaslu RI memenangkan kepengurusan partai Golkar versi Samad Hi Moid. Dengan itu, merasa kaget saat mendengar nama mereka lolos dalam Daftar Caleg Tetap saat pleno KPU.

Tak hanya itu,  Ketiga Srikandi juga  mengaku tidak akan lagi ikut Caleg tahun 2019, sehingga menarik berkas dari KPU pasca kepengurusan Golkar versi Ahmad Zakir Mando digugurkan oleh KPU. Olehnya itu,  mendengar nama mereka dicantumkan oleh KPU pada Pleno DCT, maka indikasi keberpihakan KPU dan Bawaslu terhadap partai Golkar versi Samad telah terbuka secara umum.  Itu sebabnya, ketiganya merasa heran, tanpa berkas dan tidak menandatangani Formulir Model B1 sekali pun disahkan KPU pada daftar DCT Dapil I partai Golkar dan tidak gubris sorotan partai lain.

"Torang tidak pernah membuat   berkas yang dikasih ke Samad Hi. Moid ke  KPU. Kok bisa lolos kan Aneh,” beber Berti Lotto.

Keterangan serupa disampaikan Mahdi Albar,  dirinya tidak pernah menandatangani formulir model B 1 sebagai caleg yang diajukan Samad Hi Moid. Dengan begitu, jika namanya lolos dalam DCT maka terang-terangan KPU tidak lagi sehat sebagai penyelenggara.

"Saya tidak pernah tandatangan formulir B1 untuk Samad Hi Moid kok bisa jadi lolos sebagai DCT kan aneh. Karena, pada prinsipnya jika bukan Ahmad Zakir Mando yang jadi ketua DPD I partai Golkar maka saya tidak lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR Halbar 2019,” Ucapnya.

Atas pengakuan ketiga caleg tersebut, maka patut diduga ada konspirasi saat pleno berlangsung. Dengan begitu, sejumlah caleg Parpol peserta pemilu 2019. Meminta berkas milik caleg tiga orang perempuan yang diajukan partai Golkar versi Samad Hi. Moid  dibuka untuk umum di ruang pleno,  agar membuktikan kebenaran KPU menerapkan asas jujur, adil, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara.  

Alhasil,  permintaan sejumlah parpol itu ditolak dan disarankan untuk digugat dalam tahapan sesuai isyarat PKPU 20 jika ada pihak parpol yang merasa dirugikan.

"Cukup banyak caleg partai yang digugurkan pada pleno DCT ini karena satu saja berkas tidak lengkap. Kok partai Golkar Dapil satu yang terang-terang baru urus berkas dua hari saat penetapan DCT dan bahkan sebahagian tidak ada berkas sama sekali kok diloloskan. Kami tidak terima persoalan ini, karena langkah KPU sudah tidak benar,” tukas Ketua DPD I Partai Gerindra  Halmahera Barat, Adlan Badi di hadapan KPU Halbar. 

Hal yang sama  diungkapkan Ketua DPC PPP Kabupaten Halbar, Azhari Ali,  bahwa ketiga caleg perempuan yang tidak ada berkas di KPU dan Parpol ada faktor kesengajaan dimunculkan oleh KPU pada Pleno DCT. Dengan alasan keputusan diakhiri dengan tidak menggugurkan Caleg Partai Golkar Dapil I Jailolo dan Jailolo Selatan demi   menyelamatkan tiga orang calon laki-laki karena sudah bekerja sama sejak awal meloloskan kepengurusan partai Golkar versi Samad Hi Moid. 

“ Langkah KPU itu telah diketahui publik dan sudah tidak asing lagi, bahkan saran untuk membuka berkas milik ketiga perempuan partai Golkar tidak bisa dilakukan,  maka KPU secara terang-terangan melanggar aturan karena meloloskan caleg tanpa berkas,” ujar Azhar di sidang pleno penetapan DCT.

Kubu Partai Berkarya juga mempersoalkan ketiga Caleg Partai Golkar Dapil I Jailolo dan Jailolo Selatan.  Menurut Ketua DPC Partai Berkarya Alex Retrubun, pihaknya menilai KPU terkesan mengistimewakan Partai Golkar dan ini sangat kita sesalkan. 

“ KPU dengan sengaja menabrak aturan, sebab membuka ruang kompromi bagi caleg yang tidak lengkap berkas dan menggugurkan caleg partai lain hanya, karena surat pengunduran diri dari anggota BPD tidak ada tandatangan persetujuan dari bupati,” pungkasnya. 

Sidang pleno penetapan DCT  dipimpin oleh Ketua KPU Halbar Abjan Raja,  dan dampingi Irwan H Kadir, dan ketiga anggota lain tersebut dinilai sah demi hukum oleh KPU. Oleh karenanya, kata Irwan, KPU beranggapan bahwa caleg partai Golkar Dapil I Jailolo dan Jailolo Selatan dinyatakan lengkap berkasnya yang dimasukan Partai Golkar kepengurusan Samad. Bahkan KPU juga mempersilahkan bagi parpol peserta Pemilu keberatan dengan keputusan KPU Halbar untuk digugat. 

"Kami tidak berani buka berkas mereka jika Bawaslu tidak ijin kan, tandas Anggota KPU Halbar Irwan Hi. Kader saat pleno berlangsung. 
Sementara Komisioner  Bawaslu Halbar yang hadir pada pleno DCT sebanyak dua orang yakni Muhamadun dan Ongki.   Menurut Muhamadun Hi. Adam,  jika parpol merasa keberatan atau meragukan keputusan KPU silahkan mengajukan gugatan pasca pleno. Karena, PKPU memberi isyarat waktu selama tiga hari bagi parpol yang merasa dirugikan dalam keputusan tersebut.

"Kami tidak bisa memerintahkan untuk membuka berkas caleg milik ketiga perempuan tersebut saat pleno. Karena, tidak etis hanya partai Golkar yang berkasnya dibuka. Dengan itu, persoalan yang disoalkan nanti diberi ruang untuk dilakukan gugatan,” katanya. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini