Resmikan 96 Unit Rumdis PNS, Gubernur Malut Tegaskan SKPD Berkantor di Sofifi

/ Kamis, 13 September 2018 / 18.13
Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba saat meresmikan Rumdis ASN di Sofifi

SOFIFI, NUSANTARATIMUR.COM -
Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Ghani Kasuba meminta kepada pimpinan dan jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi agar beraktivitas di Sofifi.

Hal ini ditegaskan gubernur usai meresmikan perumahan 96 unit rumah dinas (rumdis) PNS serta launching website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Malut, Kamis (13/9/2018) di Sofifi siang tadi.

“Kecuali ada kunjungan pejabat dari Pusat atau dalam keadaan tertentu, seluruh SKPD saya perintahkan harus tinggal di Sofifi. Sudah begitu banyak rumdis ini. Saya harap seluruh pimpinan SKPD mau tak mau harus menempati salah satunya selain 96 unit yang baru diresmikan ini, karena ini diperuntukkan untuk pejabat eselon IV maupun staf, jadi tidak perlu berkantor di Ternate, ”kata gubernur.

Gubernur Malut secara tegas juga menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk menarik seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat ke Sofifi termasuk mobil angkutan Bus milik Dinas Perhubungan.

“ Jadi kendaraannya harus ditarik semuanya ke Sofifi, termasuk 4 unit mobil bus di Dishub itu karena mobil bus itu harus stanbay di pelabuhan untuk mengangkut pegawai, jadi untuk Satpol-PP harap tegakan instruksi ini,”tegasnya.

Terpisah, Kepala Disperkim Malut, Santrani Abusama kepada wartawan menuturkan, dengan dibangunnya 200 unit rumdis lainnya yang berlokasi di belakang kantor DPRD Provinsi Malut ditambah kurang lebih 100 unit rumah susun (rusun) yang dibangun Kementerian terkait, berdekatan dengan 96 unit yang baru diresmikan ini, maka total rumdis yang saat ini tersedia di Sofifi sebanyak 396 unit, ungkap Santrani.

Ia juga mengakui masih banyak kendala-kendala terutama pada fasilitas seperti jalan, listrik maupun sarana lainnya yang belum mendukung rumdis ini. Hanya saja dia optimis kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan membangun sarana dan prasarana lainnya pada tahapan selanjutnya.

”Memang masih ada kekurangan seperti jalan masuk ke perumahan dan sarana lainnya termasuk listrik. Kalau soal listrik memang harusnya dipasang tetapi dikhawatirkan kalau pegawainya tidak menempati lalu barangnya hilang lantas siapa yang bertanggung jawab. Jadi rumahnya ditempati baru dipasangi listrik, jadi 96 unit rumdis yang baru dibangun ini akan ditempati oleh pegawai yang belum berkeluarga saja,”tukasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat penertiban kembali bagi rumdis serta rusun yang telah ditempati para pegawai Pemprov. Penertiban ini kata Santrani bertujuan agar para pegawai, staf maupun pejabat Pemprov seluruhnya kebagian.
“Kami akan buat penertiban, dalam waktu dekat kami akan meminta data pegawai dari SKPD.Ini bertujuan agar rumah susun itu tidak hanya ditempati staf SKPD, tidak adil kalau hanya ditempati staf saja, ”ujarnya.(bices)
Komentar Anda

Berita Terkini