Selama 22 Tahun PT. NHM Diduga Bohongi Masyarakat Halbar

/ Rabu, 26 September 2018 / 13.35
Karyanto Idrus Korlap Maklumat Koalisi Masyarakat Halbar (Dok : Ata Tahane)
TERNATE – Aksi unjuk rasa Maklumat Koalisi Masyarakat Halmahera Barat (Halbar) menduga selama 22 tahun kehadiran PT. NHM hingga detik ini ternyata adalah petaka ketidakadilan, petaka bencana, dan petaka ketidakjujuran. Akumulasi tidak jelasan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, diantaranya. Satu, pembohong yuridis secara nyata, struktur dan masif terhadap masyarakat Halmahera Barat.

Dalam kajian Maklumat Koalisi Masyarakat Halmahera Barat, merujuk pada  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 yang terdiri dari 3 ayat, diantaranya ayat (1) yang berbunyi: Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas :
a) Penerimaan tetap (land-rent); dan
b) Penerimaan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti). Ayat (2) berbunyi: Dana Bagi hasil dari penerimaan Iuran Tetap (land'rent) yang menjadi bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi dengan rincian:
a). 16 %  untuk provinsi yang bersangkutan; dan
b). 64 % untuk kabupaten/kota penghasil. Ayat (3) berbunyi ; Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian daerah. Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
a. 16 % untuk Provinsi yang bersangkutan;
b. 32 % untuk Kabupaten/ Kota penghasil
c. 32 % untuk Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Tak hanya itu, Maklumat Koalisi Masyarakat Halbar juga menyampaikan  bahwa ketika semua kembali membuka Keppres 41 Tahun 2004 Tentang Perijinan atau Perjanjian di bidang pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan. Dengan jelas menyebutkan  bahwa  menetapkan 13 ijin pertambangan  yang telah ada sebelum berlaku UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan  Presiden ini.  Untuk melanjutkan kegiatan di kawasan hutan sampai berakhirnya ijin atau perjanjian di maksud.

“ Disinilah letak aspek pembohongan yuridis di maksud. Padahal, kalau dilihat dalam lampiran Keppres 41 Tahun 2004 ini jelas sangat termuat bahwa telah terjadi persetujuan dengan Pemerintah pada Tanggal 17 Maret 1997 Nomor : B.143/Pres/199, ijin Kontrak Karya(KK), bahan galian Emas dmp (dan material pengikutnya), nama perusahan PT. Nusa Halmahera Minerals(NHM),tahap Kegiatan Produksi Konstruksi Ekplorasi, Lokasi Halmahera Barat dan Halmahera Utara, Luas Wilayah Perijinan (Ha) 29.622 H,” beber Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Halmahera Barat, Karyanto Idrus dalam orasinya. Rabu (26/9/2018) di Kantor Polda Malut.

Lanjut Karyanto, pembohongan Massif dan Terstruktur terhadap Masyarakat Halbar selama kurung waktu 22 tahun (terhitung dari dikeluarkannya Ijin PT. NHM dalam lampiran Keppres 41/2004) telah dibohongi oleh Pimpinan maupun Korporasi PT. NHM, kebohongan tersebut dikatakan massif  karena selama 22 tahun persoalan ini terbungkus begitu rapih, bahkan sampai masyarakat Halbar merasa bukan menjadi bagian dari proses eksplorasi dan Eksploitasi dari pertambangan.

“ Dikatakan terstruktur karena kebohongan ini berjalan sekitar 22 tahun di mulai dari status Maluku Utara masih menjadi Kabupaten sampai dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan  Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam wilayah Provinsi Maluku Utara,” tukas Karyanto.

Di samping itu, sangat disayangkan sudah begitu banyak pergantian Kepala Daerah apakah itu Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Barat persoalan ini begitu terbungkus rapih. Padahal, selama 22 tahun hak masyarakat Kabupaten Halmahera Barat terhadap Royalti 32 persen diabaikan dan bahkan sengaja terjadi pembiaran dengan modus kejahatan korporasi maupun kejahatan terhadap posisi hukum dalam Keppres 41/2004.

“ Bagi kami sudah saatnya kejahatan korporasi ini di buka, apakah itu keterbukaan dalam konteks data produksi (ton) per tahun, sampai pada besaran nilai pembagian DAH yang mestinya disalurkan oleh PT. NHM sebagai kewajiban terhadap masyarakat Halmahera Barat,” pungkas Karyanto.

Itu sebabnya, Karyanto menyatakan, aksi Maklumat Koalisi Masyarakat Halmahera Barat Menggugat PT. Nusa Halmahera Minerals. Bersikap dengan tegas bahwa minta dan mendesak Kapolda Malut, agar sesegera  mungkin remediasi pertemuan antara Pemkab Halbar dan pihak PT. NHM dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“ Kami juga mendesak kepada Gubernur Maluku Utara, Kapolda Malut agar menghentikan proses eksplorasi dan produksi PT. NHM sampaikan masalah ini diselesaikan,” tutup Karyanto. (Red)

Komentar Anda

Berita Terkini