Sharoni: Perjalan Dinas Hanya Menguras Anggaran Daerah

/ Kamis, 27 September 2018 / 21.33
Akademisi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sahroni A Hirto
HALBAR -  Akademisi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sahroni A Hirto menyoroti perjalan dinas luar daerah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang hampir memasuki satu tahun ini tak berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.

"Perjalanan dinas bagi para legislator menjadi keharusan dengan memiliki efek bawaan, dimana perjalanan tersebut wajib berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat, namun perjalanan ini wajib dikontrol oleh masyarakat dan para legislator wajib transparan dalam perjalanan untuk dipertanggungjawabkan sejauhmana hasil yang diperoleh dari perjalanan tersebut,"tegas Sahroni A Hirto kepada wartawan Nusantaratimur.com. Kamis (27/9/2018).

Menurut Akademisi UMMU, jika perjalanan keluar daerah tidak berefek maka kontrol ini jangan dianggap ketidaksukaan masyarakat terhadap personal namun nilai mines bagi lembaga (DPRD).

 "Khusus untuk DPRD Halbar bagi saya perjalanan mereka sendiri belum memiliki dampak apa-apa dari perjalanan yang sering dilaksanakan seperti penataan kota, dan banyak lagi Peraturan daerah yang belum maksimal diimplementasikan, olehnya itu perjalanan dinas wajib menjadi perhatian kita semua,"Ajaknya

Disinggung sejauh ini amatan media ketertinggalan pembangunan Halbar juga berdampak kurangnya pressure DPRD ke Pemerintah Daerah (Pemdah). Alhasil, Pemda dalam tanda kutip merasa kurang di presure dalam beberapa sisi, maka masih banyak pekerjaan rumah untuk kesejahteraan masyarakat belum terealisasi dengan baik dan terkesan di abaikan. 

Sehingga menurutnya, DPRD Halbar belum sepenuhnya menggunakan fungsi kontrol sebagai wakil rakyat di parlemen. 

"Kondisi DPRD seringkali merasa mitra pemerintah dan mengabaikan fungsi kontrol. Maka presure adalah langkah kontrol dan itu lumrah dalam berdemokrasi. Dan nantinya kelihatan dalam pelaksanaan,"akunya

Bahkan contoh paling kongkrit janji 100 hari kerja Bupati Halbar terkait membuka akses bandara Kuripasai dan kembalikan status enam desa milik Halbar, namun sampai tiga tahun massa kerja Bupati belum terlihat hasil tersebut, jika begitu fungsi DPRD Halbar dimana.Tanyanya

"Janji politik itu sering belum dijadikan sebagai indikator untuk kekuatan politik lihat saja formasi DPRD Halbar, jika barisan oposisi tidak lagi menunjukan sikap opososi maka yang ada hanyalah satu versi yaitu kekuatan pemerintah lah yang mendominasi pemerintahan di Halbar,"pungkasnya.(ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini