Surat Bupati Halbar Soal Royalti PT. NHM Ke Pemprov Malut Tercecer

/ Rabu, 26 September 2018 / 19.43
Wagub Malut Ir. M.Natsir Thaib bersama massa Aksi Maklumat Koalisi Masyarakat Halbar 
SOFIFI – Usai melakukan demonstrasi di Kantor Mapolda Maluku Utara di Ternate. Massa aksi Maklumat Koalisi Masyarakat Halmahera Barat (Halbar) lanjut di Kantor Gubernur Malut di Sofifi, Rabu (26/9/2019).

Menumpangi  3 unit mobil angkutan umum Plus 1 unit dum truck dilengkapi sound system, puluhan demonstran Maklumat Koalisi Masyarakat Halbar yang berorasi di halaman Kantor Gubernur Malut langsung diterima Wakil Gubernur Malut Ir. Muhammad Natsir Thaib. 

Di hadapan Wakil Gubernur Malut para demonstran meminta Pemerintah Provinsi dapat memediasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) maupun pihak PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) agar menyelesaikan persoalan royalti yang selama 22 tahun tidak diterima Pemkab Halbar. Padahal sesuai perjanjian dalam Keppres Nomor 41 tahun 2004,  di mana Pemkab Halbar merupakan bagian dari wilayah eksplorasi dan eksploitasi perusahaan tambang raksasa tersebut.

“Jadi selama 22 tahun pihak PT. NHM telah melakukan pembohongan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Padahal dalam lampiran perjanjian tertulis dalam Keppres 41/2004 sangat jelas bahwa wilayah Halbar adalah bagian dari daerah eksplorasi maupun eksploitasi PT.NHM, akan tetapi kami tidak menikmati royalti sedikit pun dari mereka,” beber Korlap Aksi Fahmi Albaar di hadapan Wakil Gubernur saat hearing dilakukan. 

Menanggapi tuntutan atau sikap Maklumat Koalisi Masyarakat Halbar, Wakil Gubernur Malut, Ir. Muhammad Natsir Thaib, kepada para demonstran mengaku bahwa persoalan ini pernah disampaikan oleh Bupati Halbar Danny Missi lewat surat resmi yang disampaikan langsung ke Gubernur KH. Abdul Ghani Kasuba, hanya saja surat tersebut tercecer. 

“ Masalah pernah disampaikan pak bupati  ke pak gubernur melalui surat resmi, namun suratnya tercecer entah ke mana,” tukas M. Natsir. 

Meski begitu, M. Natsir  berjanji akan menindaklanjuti tuntutan Maklumat Koalisi Masyarakat Halbar sambil memanggil instansi terkait maupun memediasi pertemuan antara Pemkab Halbar maupun pihak NHM.

“Minta ke pak Bupati agar memasukkan suratnya ke gubernur nanti tembusannya ke saya paling lambat pekan depan termasuk data-data yang dibutuhkan. Kami akan mengkajinya. Kalau itu memang benar maka Pemprov meminta NHM harus bayar royaltinya,” pinta Natsir. (bices)
Komentar Anda

Berita Terkini