Tidak Setor LADK, PPP Halut Bakal di Diskualifikasi

/ Rabu, 26 September 2018 / 08.29
Muhlis Kharie( Ketua KPU Halut)
TOBELO - Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dari Partai PPP terancam didiskualifikasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Betapa tidak, Diskualifikasi yang nantinya di jadikan penalti oleh KPU RI di sebabkan karena tidak menyetor Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ke KPU Halut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halut Muhlis Kharie ketika di konfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan peserta pemilu dari Partai PPP seharusnya memasukkan LADK dan RKDK sehari sebelum penetapan DCT pada 23 September 2018. Namun hal ini tidak di gubris oleh pihak peserta pemilu dari partai PPP.

“ Jika seperti itu, maka nantinya partai yang bersangkutan pesertanya bakal di Diskualifikasi  gara-gara hal sepele dimana enggan menyetor laporan dana kampanyenya,” jelas Muhlis.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan  perundang-undangan sebagaimana  di sebutkan di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik dan ayat 2.

"Pasal 338 ayat 1 menyebut, jika pengurus parpol tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK di KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2, partai yang bersangkutan di sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan,” kata Kharie. 

Sejauh ini, pihaknya juga telah memanggil peserta pemilu dari partai PPP untuk mengklarifikasi keterlambatan pemasukan LADK yang di maksudkan, dan hasil klarifikasi juga sudah di sampaikan ke KPU-RI untuk menuai hasil kajian hingga melahirkan suatu keputusan.

“ PPP nantinya di Diskualifikasi atau tidak, itu tergantung dari KPU RI, kami tidak berwenang untuk melakukan Diskualifikasi, ”ujarnya. (Zha)
Komentar Anda

Berita Terkini