7 Kada Dapat Penghargaan dari BPK

/ Jumat, 26 Oktober 2018 / 03.39
Wagub Malut Ir. M. Natsir Thaib memberikan Piagam penghargaan kepada Bupati dan Walikota Opini WTP dan WDP

SOFIFI - Salah satu indikator tata kelola keuangan yang baik adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan melalui Laporan Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut),Ir.M.Natsir Thaib saat membuka acara Penyampaian Piagam Penghargaan Pemerintah RI atas Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 di Royal Resto and Function Hall, Kamis (25/10/2018).


“Setiap  tahun kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami perbaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku wakil pemerintah pusat di Maluku Utara, saya menyampaikan apresiasi serta penghargaan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang pada tahun 2017 berhasil mendapatkan opini terbaik, “kata Wagub Natsir Thaib.

Apresiasi yang diberikan ini kata wagub Natsir Thaib karena perwakilan Maluku Utara telah menerbitkan 10 (sepuluh) opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota yaitu 7 (tujuh) opini WTP dan 3 (tiga) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota dan Kabupaten beserta jajarannya memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

“Pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir. Untuk itu saya meminta kepada jajaran Pemerintah Kota/kabupaten yang mendapatkan opini WTP agar terus meningkatkan kemanfaatan APBD dan APBN untuk kesejahteraan dan pelayanan rakyat melalui pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Karena  pada  akhirnya  keuangan  daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan, “ujar Natsir Thaib.

Wagub Natsir Thaib menuturkan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat tersebut diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat. Wagub juga meminta kepada segenap jajaran pemerintah daerah Maluku Utara agar terus bersinergi dan all out melaksanakan APBD dan menjalankan program-program pemerintah.

“Program-program pemerintah jangan hanya sebatas jargon-jargon, kita harus bersama-sama melaksanakannya dengan baik agar seluruh masyarakat Maluku Utara dapat merasakan hasil-hasilnya. Kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pendapatan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik di Maluku Utara, ”tandasnya.

Mewakili gubernur Abdul Ghani Kasuba, wagub Natsir Thaib berharap terhadap opini yang telah diperolehnya saat ini agar dengan WTP juga bisa menghilangkan potensi-potensi korupsi yang ada dilingkungan kerja karena jika LKPD meraih opini WTP, maka korupsi sudah tidak ada.

Tak lupa, wagub Natsir Thaib juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan instansi vertikal dan seluruh kepala daerah dan jajarannya yang terus bersinergi dan berkomitmen luar biasa untuk menjaga kebersamaan, kedamaian, ketertiban dan pembangunan di Maluku Utara.

“Kepada para Kepala Daerah yang telah mendapatkan opini WTP atas LKPD 2017,saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih disertai dengan harapan agar opini tersebut tetap dipertahankan. Bagi Kepala Daerah yang belum mendapatkan opini WTP, saya berharap agar tahun 2018 bisa bekerja keras dan sungguh-sungguh dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar opini WTP ini dapat diraih, ”tutup Natsir.

Sementara itu kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara, Edward UP. Nainggolan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pada tahun 2018 ini, terdapat 7 pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara yang berhasil mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2017 dari BPK RI. Capaian tersebut lebih baik dari tahun 2016, dimana Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP hanya 5 yaitu, Kota Ternate, Tikep, Halsel, Halut dan Haltim. Dua Kabupaten yang pada tahun 2017 naik kelas adalah Halbar dan Morotai.

“Kami dengan tulus mengapresiasi 7 Pemda yang mencapai opini WTP termasuk tiga Pemda yang telah mencapai 4 kali berturut-turut mulai dari 2014-2017 yaitu Kota Ternate, Tikep dan Halsel, sementara dua Pemda yang mencapai 2 kali berturut-turut dari tahun 2016-2017 yaitu Halut dan Haltim,” ungkapnya.

Menurut dirinya, LKPD beropini WTP tersebut juga akan memberikan informasi kepada publik bahwa APBD telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, bahwa uang yang dipungut dari pajak dan sumber-sumber lain telah dikelola dengan baik, dipergunakan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi, ”katanya.

Dirinya juga berpesan, agar program-program pembangunan yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan.

“Jajaran kementerian keuangan sesuai dengan Tupoksi, bersedia bersinergi dengan seluruh pemda untuk membangun Maluku Utara melalui peningkatan kualitas SDM (capacity bulding) di bidang pengelolaan keuangan, melakukan reviu terhadap efektivitas pelaksanaan APBD, monitoring DAK fisik dan non fisik dan Dana Desa, serta peningkatan layanan publik termasuk mendorong pembentukan RSUD menjadi BLUD,” ungkapnya.

Selain itu dirinya juga menginformasikan bahwa, pemerintah pusat memberikan berbagai skim atau mekanisme pembiayaan/pendanaan untuk memperkuat permodalan usaha UMKM dengan kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMI), bahkan tahun 2019 nanti UMI akan menjadi salah satu prioritas nasional.

“Kami mengharapkan agar seluruh pemda dapat bersinergi dengan Perbankan, Pegadaian dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Malut, untuk sukseskan program KUR dan UMI yang mempunyai peran penting dalam memperkuat permodalan UMKM dan menghilangkan rentenir di Maluku Utara,” tuturya.

Hadir dalam acara tersebut, Wagub Malut Ir.M.Natsir Thaib, Ketua Pengadilan Tinggi Malut,Wakapolda Kombespol Lukas Arry Dwiko Utomo,Kepala Kanwil DJPB Malut Edwar UP.Nainggolan,Bupati Pulau Morotai Benny Laos,Walikota Tidore Cpt. Ali Ibrahim,Pj Bupati Haltim,Sekda Halbar,Sekda Halut,Sekda Halsel,Rektor Unkhair Dr. Husen Alting,Kepala Biro PKKP Armin Zakaria dan sejumlah SKPD lainnya. (bices)
Komentar Anda

Berita Terkini