Dana CSR PT. Harita Group Tidak Merata

/ Rabu, 10 Oktober 2018 / 20.37
Ketua Koordinator Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara, Muhammad Risman.
TERNATE - Ketua Koordinator Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara, Muhammad Risman, menilai Perusahan Tambang Nikel  PT. Harita Group  yang beroperasi di pulau Obi Kabupaten Halmahera selatan (Halsel) tidak selektif dalam pengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan menabrak aturan. 

Menurut Risman, pengelolaan CSR yang diberikan PT. Harita Group hanya fokus pada Desa Kawasi, itu pun tidak semua persoalan dapat diselesaikan, yakni di antaranya  pembebasan lahan bandara yang masih menjadi titik permasalahan saat ini. 

"Khusus soal CSR kalau di kaji seluruh desa yang ada dipulau Obi pada umumnya juga mengenali dampak lingkungannya. Itu sebabnya, dalam pemberian CSR semua harus merata," tegas Muhammad Risman saat di temui media ini di kediamannya. Rabu (10/10/ 2018).

Misalnya, Sambung Risman, salah satu desa terdekat yakni Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, itu tidak ada sama sekali perhatian perusahaan PT. Harita Group  dalam hal membangun infrastruktur. Padahal, kewajiban mendasar bagi perusahan tambang adalah menyejahterakan masyarakat lingkar tambang itu sendiri, ujarnya. 

Lebih ironis,  kasus dana CRS PT. Harita Group yang dilidik Kejaksaan Tinggi  Maluku Utara dihentikan, karena sudah sesuai ketentuan dan tidak ada bukti kerugian negara. Maksud tidak ada kerugian negara ini apa? "Saya bukan orang hukum”. Akan tetapi, secara umum  sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dana CSR terikat dengan ketentuan hukum yang juga merupakan kewajiban pihak perusahaan untuk memberikan  kepada masyarakat lingkar tambang. " Tidak berikan dana CSR, Ini lah kerugian negara, karena hak-hak masyarakat lingkar tidak diberikan,” tukas Risman.

Risman berharap, agar Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera membuka kembali kasus dana CSR PT. Harita Group, akibat penghentian kasus ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat lingkar tambang.

“ Harapan saya, pihak Kejati Malut mengedepankan hal-hal yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya. 

Ia menegaskan,  jika  kasus dana CSR PT. Harita Group sudah dihentikan, maka bukti SP3 kasus tersebut segera dapat disampaikan kepada Bappor untuk di ketahui dan disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima hak atas dana CSR, tutupnya.(cul)
Komentar Anda

Berita Terkini