Diduga Kejati Masuk Angin Hentikan Kasus Pinjaman Pemkab Halbar

/ Kamis, 18 Oktober 2018 / 20.29
Kantor Kejati Maluku Utara.
HALBAR - Sinyal penghentian kasus dugaan korupsi mega proyek senilai Rp159 miliar di lingkup Pemkab Halbar menuai sorotan dari sejumlah pengamat hukum. Seperti yang disampaikan pengacara kawakan Malut, Hendra Karianga kepada sejumlah wartawan melalui via handphone (hp), Kamis (18/10/2018). 

Dikatakan Hendra, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan audit. Sebab lanjut Hendra, BPKP merupakan lembaga di internal pemerintah, atau non kementrian Indonesia. Sehingga lanjut Hendra, sangat keliru jika sinyal penghentian kasus yang disampaikan Kajati, mengacu pada hasil audit BPKP. 

"Jadi Kejati tidak seharusnya menjadikan BPKP sebagai referensi audit pinjaman Pemkab Halbar, sebab BPKP itu adalah lembaga di internal Pemkab. Jadi sangat tidak mungkin BPKP membeberkan daftar hitam Pemkab Halbar, karena memang BPKP itu auditornya Pemkab,"ujarnya.

 Karena itu, dalam kesempatan kemarin, dirinya menduga jika pihak Kejati Malut, telah masuk angin alias main mata dengan Pemkab maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Halbar.

Pernyataan Hendra ini bukan tanpa alasan. Sebab lanjut Hendra, setelah kasus ini dilaporkan, resmi diterima pihak intelkam Kajati. Bahkan dari hasil penelusuran serta Pengumpulan Barang Bukti dan Keterangan (Pulbaket), ditemui adanya unsur pidana sehingga dilanjutkan ke Pidsus.

 "Nah, yang jadi pertanyaan, unsur pidana yang dimaksudkan ini dimana?kok tiba-tiba diberi sinyal akan dihentikan. Ini kan ada yang aneh, dan patut dicurigai publik,"Tandas Hendra. 

Sehingga, dalam kesempatan kemarin, dirinya justru menyarankan pihak Kejari agar segera meminta hasil audit BPK, sebagai lembaga independen dalam melakukan audit. 

"Permintaannya nanti dalam bentuk investigatif, bukan malah minta hasil audit BPKP. Itu keliru,"sambung Hendra.

Selain itu, dirinya juga meminta agar kasus pinjaman Pemkab Halbar, segera disupervisi KPK. "Kasus AHM saja bisa diambil alih lantaran mangkrak. Nah kasus pinjaman ini kan sudah dilaporkan ke ke Kejati sekitat 6 bulan lalu, jadi sudah bisa disupervisi KPK, apalagi kasus ini sudah dilaporkan ke KPK juga,"aku Hendra sembari menyatakan secara tegas bakal mengawal kasus pinjaman Pemkab Halbar di KPK.

 "Kasus ini saya sudah ikuti sejak awal, makanya sangat tidak rasional kalau dihentikan, sebab potensi penyalahgunaannya sangat jelas. 13 item proyek hingga kini belum juga jalan,"jelas Hendra. 

Senada juga disampaikan koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Malut, Mussadaq. 

"Saya kira Kejati harusnya memberikan penjelasan secara transparan ke publik dengan hasil penyelidikan sementara, "saran adik kandung Abraham Samad ini. 

Sebab lanjut Mussadaq, pihaknya merupakan salah satu koalisi aktivis yang ikut terlibat dalam mengawal proses hukum kasus pinjaman Pemkab Halbar ke Kejati dan KPK. 

"Kami dari teman-teman koalisi aktivis yang mengawal kasus ini, jelas  menemukan adanya keganjalan prosedural, berdasarkan PP 30 tahun 2011. "Tuturnya.

Makanya, kira sinyal penghentian indikasi adanya korupsi pinjaman oleh Kejati, sangat prematur, "sambung Mussadaq. Karena itu, pihaknya bakal mendorong, agar kasus ini, bisa ditangani KPK. 
"Dan kami dari koalisi masyarakat sipil berharap, KPK segera melakukan penyelidikan kasus ini,"harap Mussadaq.(ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini