Disinyalir Panwascam Kao Tilep Dana Transportasi PPL

/ Minggu, 14 Oktober 2018 / 21.06
Foto : Illutrasi

TOBELO - Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara (Halut), mengeluhkan pemotongan uang transportasi yang di lakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kao dengan jumlah besar.

Pasalnya, anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntuhkan untuk pembiayaan transportasi pada tahapan Pilpres dan Pileg tahun 2019 mendatang. Yakni terhitung kontraknya sejak bulan April 2018, namun pembayarannya uang transportasi di hitung sejak Juni 2018.

"Selama 4 bulan terhitung Juni sampai dengan September seharusnya di bayar Rp. 1,2 juta namun ada pemotongan berkisar 40 persen dari dana yang kami para PPL yang berjumlah 14 orang terima," ungkap salah satu petugas PPL yang enggan namanya dipubliskan. Pada jumat (12/10) lalu.

Ia juga menuturkan, pemotongan yang di lakukan oleh panwascam Kao telah di konfirmasi olehnya, namun pemotongan yang di lakukan karena alasan pemotongan pajak. Sementara PPL di Kecamatan lain,  selain Kao menjelaskan bahwa anggaran trasportasi di terima utuh tanpa ada pengurangan pajak.

"Dari ketidakjelasan ini kami meminta agar Bawaslu Halut mengambil kebijakan terkait pembayaran jasa transportasi melalui via transfer bank, agar tidak ada lagi terjadi pemotongan di pihak kecamatan,” tukasnya.

Menanggapi keluhan petugas PPL,  Ketua Bawaslu Halut, Rafli Kamaludin, menyatakan bahwa keluhan dari pihak PPL merupakan persoalan yang serius, sebab anggaran yang dikeluhkan sudah dikonfirmasi kepada Sekertaris dan  Bendahara Bawaslu, dan sesuai penjelasan tidak ada pemotongan pajak atau pun potongan lainnya.
"Saya sudah konfirmasi dengan Sekertaris dan Bendahara Bawaslu Halut kaitan dengan anggaran transportasi PPL, dan kabupaten sudah serahkan utuh perbulannya Rp. 300.000 ke bendahara dan sekertaris Kecamatan masing-masing tanpa pemotongan pajak.

Tak hanya itu, sambung Rifli, uang transportasi diberikan diikuti honor PPL tanpa ada pemotongan. “ Saya juga sudah sampaikan ke sekertaris agar memanggil bendahara dan sekretaris Kecamatan Kao untuk dimintai klarifikasi. Jika terbukti memberikan transpor PPL tidak sesuai maka harus mengganti sisa transpor yang belum di bayar dan Bawaslu secara tegas akan mengambil langkah selanjutnya," tegas Rafli. (za)
Komentar Anda

Berita Terkini