DPRD Desak Kadis PMD Kota Tikep Hadirkan Direktur RPI

/ Rabu, 31 Oktober 2018 / 15.38
Hamid Adam (Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep)

TIDORE-  Wakil Ketua Komisi I  DPRD Kota Tidore Kepulauan Hamid Adam meminta  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai dinas teknis secepatnya menghadirkan Direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia (RPI) Muhammad Bayu  untuk menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan sejumlah kepala desa hingga saat ini belum dituntaskan.

“ DPMD harus menghadirkan Direktur RPI, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka saya  meminta pihak DPMD jangan mengorbankan sejumlah kepala desa yang nantinya berujung pada persoalan hukum,” ucap Hamid Abdullah  kepada wartawan media ini di Kantor DPRD Kota Tikep. Rabu (31/10) siang tadi.

Lanjut Hamid, sebagai anggota DPRD dirinya tidak mengetahui program yang di kerja sama kan oleh Muhammad Bayu  dengan DPMD Pemkot Tikep.

“ Saya sendiri juga tidak mengetahui Muhammad Bayu ini orangnya dari mana dan asalnya pun juga dari mana saya sendiri tidak tahu, akan tetapi yang bersangkutan (Muhammad Bayu-red)  datang di Kota Tidore ini masuk pun juga di dalam sistem pemerintah di Kota Tidore Kepulauan, sehingga yang bersangkutan  bisa meraup sejumlah uang yang ada di Desa,” tukasnya.

Berkaitan persoalan itu RPI dengan  sejumlah kepala desa tidak lepas dari   tanggung jawab Pemkot Tikep dalam hal ini Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan.

" Saya minta masalah secepatnya dituntaskan jangan sampai 12 Kepala Desa menjadi korban dengan persoalan hukum,” tegasnya.

Hamid  pun meyakini dan  percaya bahwa sikap kepala desa itu merespon, mendukung dan menindaklanjuti program pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi desa. Akan tetapi,  sistem dan mekanisme ini tidak dijalankan sehingga kepala desa ibaratkan seperti telur di unjuk tanduk.

“ Apakah niat baik mereka (Kades red) ini, justru kita korbankan atau karena sistem atau mekanismenya ini,” ujarnya.

Ia menyatakan, Dinas PMD sebagai  dinas teknis yang memiliki fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pengeluaran anggaran desa.

“ Jadi ini bagian dari tanggung jawab Dinas teknis jangan dilepas, agar kepala desa tidak terjerat hukum,” ujar Hamid.

Hamid juga dengan menegaskan, pihak Dinas PMD agar secepat mungkin untuk mengambil langkah.

" saya tidak bisa menyatakan bahwa kepala Desa salah atau benar, karena itu punya rananya lain. Akan tetapi ini adalah sikap prihatin yang kita lihat, dan itu tetap jelas mereka (kades red) terjerat persoalan hukum, saya tidak mau (kades red) jadi korban justru karena niat baik mereka untuk membijaki, mendukung program pemerintah untuk menunjang kesejahteraan rakyat,” tutup (dar)

Komentar Anda

Berita Terkini