Hasil RDP Kerja sama Pemkot Tikep dan RPI Menyalahi Aturan

/ Kamis, 25 Oktober 2018 / 02.46
Rapat Dengar Pendapat Antara DPRD Tidore, RDP dan PMD.
TIDORE- Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkot Tidore Kepulauan dan sejumlah Kepala Desa berkaitan program kerja sama yang di bangun oleh Direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia yang dianggap menyalahi aturan.

Menurut Ahmad Laiman, jumlah program kerja sama dengan Direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia atas nama Muhammad Bayu dan sejumlah Desa di Kota Tidore Kepulauan gagal total. 

Utamanya  terkait dengan pembelian mesin  dengan harga berkisar ratusan juta rupiah dianggap menyalahi mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ungkap Wakil Ketua  DPRD Kota Tikep Ahmad Laiman dan diikuti oleh 22 Anggota DPRD Kota Tidore dalam RDP   bertempat di ruang Paripurna DPRD kota Tidore Kepulauan. Rabu (24/10/2018).

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua II Mochtar Djumati bahwa sebagaimana fakta kita ketahui secara bersama apa disampaikan oleh masing-masing kepala desa atau pemerintah Desa (Pemdes) terkait pengadaan barang berupa mesin itu sudah menyalahi aturan yang ada.

" Kejadian ini terjadi mungkin karena lemahnya koordinasi antara dinas terkait dalam hal ini PMD Kota Tidore dan sejumlah Desa sehingga banyak Desa terlalu gegabah dalam melakukan kerja  sama meskipun tidak secara tertulis,” tandas Mochtar Djumati. 

Ia berpendapat,  pernyataan  Dinas PMD membenarkan bahwa telah dilakukan rapat berulang kali baik dengan pihak Direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia bersama seluruh Kepala Desa. Itu pun juga bagian dari bentuk kerja sama, meskipun secara de jure tidak ada. Akan tetapi secara de facto telah di iyakan," tukasnya. 

Oleh karena itu, langkah DPRD untuk bagaimana agar persoalan ini betul-betul dapat terselesaikan agar  tidak menimbulkan masalah baru dalam persoalan ini.

" Mekanisme-mekanisme terkait dengan penyalahgunaan kewenangan ini atau terkait dengan persoalan hukum mari kita sama-sama mencari jalan keluar secara persuasif sehingga tidak ada pihak yang di rugikan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula, Kepala Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan Hamid Abdullah, menuturkan bahwa hasil rapat bersama DPRD Kota Tidore kepulauan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Tim satgas dan Tim internal Pemerintah Daerah.

" Nanti hasilnya seperti apa baru kita akan menindaklanjuti melalui proses hukum atau kah kita akan mengambil kebijakan seperti apa,  nanti kita laporkan ke tim satgas selanjutnya diajukan  ke bapak   walikota,” tuturnya.

Ketika disentil terkait  keberadaan Direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia Muhammad Bayu. Ia mengatakan bahwa, dulu yang bersangkutan (Muhammad Bayu red) dulu keberadaannya di Papua, tapi sekarang keberadaannya tidak ketahui. 
Meskipun demikian, Ia sendiri  tak mau menutupi, jika sampai saat ini masih ada komunikasi dengan Muhammad Bayu.

 "Kalau untuk komunikasi lewat via SMS sama Muhammad Bayu, nanti dua tiga hari baru yang bersangkutan balas, dan beberapa hari lalu saya juga SMS sama dia (Muhammad Bayu red) namun sampai saat ini  belum ada balasan dari dia (Muhammad Bayu red)",akunya

"Kadang saya komunikasi lewat via telepon masuk tapi dirinya tidak angkat begitu pun teman-teman dari Kepala Desa juga komunikasi lewat via SMS maupun telpon yang bersangkutan juga tidak pernah respon,” pungkasnya. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini