Hendra Karianga : Kejati Malut Diminta Desak BPK Audit Pinjaman Pemkab Halbar

/ Rabu, 24 Oktober 2018 / 22.42
Praktisi Hukum, Hendra Karianga.
HALBAR -  Praktisi Hukum Hendra Karianga meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, untuk segera mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit kerugian negara kasus pinjaman Pemkab Halmahera Barat (Halbar) senilai 159,5 Miliar. 

"Kejaksaan tidak bisa menghentikan kasus pinjaman Pemkab Halbar karena pada saat penyelidikan sudah ada kesimpulan resume hasil penyelidikan bahwa kasus pinjaman Pemkab Halbar sudah memenuhi dua alat bukti. Makanya di tingkatkan ke penyelidikan, tugas dari pada kejaksaan adalah menghitung kerugian negaranya berapa dan itu, seharusnya meminta kepada BPK Melakukan Audit bukan BPKP," ucap Hendra Karianga saat dikonfirmasi wartawan media ini melalui via handphone. Rabu (24/28/2018).

Hendra menuturkan, lembaga penegak hukum itu, harus memberikan kepastian kepada masyarakat tidak boleh bikin bingung masyarakat, karena Kasus pinjaman Pemkab Halbar ini, semua publik sudah tahu soal penyelidikannya bahwa itu sudah ada dua alat Bukti.

 " Karena itu sudah tidak lagi menjadi Rahasia umum makanya dari pihak kejaksaan tidak boleh untuk mau putar-putar. "tegasnya.

Disentil  terkait dengan penyelidikan yang dilakukan Kejati Malut saat ini, ia  menyatakan pihak penegak  tak melakukan penghentian kasus pinjaman Halbar.Lantaran Kejati Maluku Utara tersinggung adanya satu surat dari Pemkab Halbar yang ditembuskan ke Kejagung. 

“ Kejati Malut memiliki otoritas penuh menyidik kasus korupsi,” ujarnya.  (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini