Idrus Assagaf : Penugasan Guru Sebagai Kepsek Tidak Ada Kaitannya dengan PSU

/ Kamis, 25 Oktober 2018 / 19.18
Drs. Idrus Assagaf (Kepala BKD Malut)

TERNATE –
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara Idrus Assagaf membantah dengan tegas terkait kasus mutasi  sejumlah Kepala Sekolah ke lokasi PSU yang saat ini di tangani Badan Pengawasan Pemilu.

“  Pergantian kepala sekolah lazimnya dilakukan berbeda dengan pergantian jabatan struktural pada umumnya. Yang harus dipahami bahwa guru adalah jabatan fungsional, sedangkan kepala sekolah hanya penugasan yang diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sebagai tugas tambahan untuk memimpin sekolah,” ujar Idrus Assagaf kepada media ini. Kamis (25/10/2018).

Idrus juga menuturkan bahwa penugasan guru yang dilakukan beberapa waktu lalu.  Hal itu  didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

“ Jadi penugasan guru sebagai kepala sekolah dilakukan tidak ada kaitannya dengan PSU,” tegasnya.

Karenanya, Kata Idrus Assagaf, penugasan guru yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui proses pembahasan internal:
Pertama; Penugasan guru sebagai kepala sekolah selama ini hanya dilakukan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi. Maluku Utara, maka harus kaji ulang untuk didudukkan sesuai mekanisme atau prosedur dengan surat keputusan. Kedua; Proses pembahasan oleh tim yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) maupun   SKPD terkait sudah  dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang PSU, sehingga pada saat itu tidak ada bayangan untuk melakukan penugasan kepala sekolah pada daerah PSU.

“ Buktinya penugasan kepala sekolah, selain Kabupaten Pulau Taliabu. Ada juga di beberapa Kabupaten/Kota yakni  Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) diluar  6 desa dan Tikep. Bahkan kepala sekolah di Kabupaten Kepulauan Sula dan Halbar 6 desa belum di bahas dan diputuskan,” terang Idrus.

Ketiga; Keputusan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah  ditanda tangani dan dilantik oleh Sekretaris Daerah bukan oleh Gubernur. Dan, Keempat; Tidak ada istilah non job karena guru yang dibebaskan dari tugas tambahannya sebagai Kepala Sekolah kembali ke jabatan fungsionalnya sebagai guru pengajar.

“ Intinya sebelum putusan MK tentang PSU sudah  dilakukan pembahasan untuk menentukan penugasan kepala sekolah di beberapa Sekolah Menengah Umum (SMU) hanya pelantikannya saja yang tertunda karena harus verifikasi ulang terkait persyaratan di dalam Permendikbud Nomor 28/2010,” katanya. (RN)

Komentar Anda

Berita Terkini