Ikut Konvoi Paslon AGK-YA, Oknum ASN Dipanggil Bawaslu

/ Selasa, 30 Oktober 2018 / 21.27
Bawaslu Kota Tikep Saat memeriksa oknum ASN berinisial RH

TIDORE-  Bawaslu Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kembali melakukan pemeriksaan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dimintai klarifikasi. 

Oknum ASN itu diketahui adalah Lurah Kalaodi berinisial RH yang diduga mengikuti konvoi  kemenangan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. M. Al Yasin Ali (AGK-YA) Belum lama ini. 
Usai dari pemeriksaan terhadap RH, Ketua Bawaslu Kota Tikep, Bahrudin Tosofu, saat di temui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/10/2018) siang tadi.

Ia  mengatakan, hasil pemeriksaan atau klarifikasi terhadap Lurah  Kalaodi kita belum dapat  menyimpulkan  yang bersangkutan (RH-red) mengikuti konvoi kemenangan salah satu kandidat Cagub dan Cawagub AGK-YA.  Karenanya,  dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 menjelaskan ASN sebelum dan sesudah penetapan calon itu akan dilarang keras untuk mengikuti konvoi atau berpesta-pesta kemenangan terhadap salah satu kandidat.

“ Kami secara institusi melayangkan undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan RH pada tanggal 19 Oktober lalu, secara resmi kepada yang bersangkutan untuk hadir diminta klarifikasinya." Kata Kudin sapaan akrabnya.

Sehingga tadi yang bersangkutan RH hadir, dan banyak hal yang di tanyakan oleh Divisi Hukum Amru Arfa dan Divisi pengawasan Iriyani Abdul Kadir terkait dengan indikasi keterlibatan  yang bersangkutan, ” sambungnya.

Lanjut Bahrudin, hasil pemeriksaan Bawaslu sendiri belum dapat menyimpulkan,  karena ketika disimpulkan yang bersangkutan melanggar netralitas ASN, tentu  kita  mengeluarkan  rekomendasi untuk disampaikan ke KSN, sebagaimana rekomendasi yang di keluarkan dari Bawaslu, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017,  kita mempunyai  kewenangan hanya merekomendasikan, namun rekomendasi itu dikawal hingga ada surat balasan dari KSN.

“ Sebagai lembaga pengawas dirinya juga mengharapkan kepada seluruh ASN di Kota Tidore Kepulauan harus mematuhi PP 53/2010 terkait dengan netralitas ASN karena di dalam UU 7/2017 memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu Pasal 494 di dalamnya menjelaskan bahwa ASN dengan sengaja merugikan atau menguntungkan terhadap salah satu pasangan calon,  maka itu diproses secara hukum dengan sangsi pidananya selama 1 (satu) tahun penjara,” tegasnya.

Bahrudin menyampaikan RH ketika dimintai klarifikasi dirinya menjawab  dengan dalil ia hanya menjemput pak Wakil Walikota, seraya mengikuti perkataan RH.

“ Kami mengundang RH untuk dimintai klarifikasi terkait beredarnya video  dirinya yang melibatkan diri untuk  mengikuti konvoi kemenangan yang di lakukan oleh tim AGK-YA pada waktu itu,” tukasnya.

Meskipun demikian,  dalam pemeriksaan tersebut, oknum ASN membantah beredarnya video itu. Namun Bawaslu tetap dalami, kalau pun terbukti mengikuti konvoi kemenangan salah satu paslon, maka akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi sekali lagi kita belum ada keputusan terkait dengan kasus ini, ujarnya.

Ia juga menghimbau kepada seluruh ASN, jangan terlibat aktif dalam politik praktis, kita tidak melarang kepada ASN menghadiri kampanye terhadap pasangan calon siapa saja yang melakukan kampanye, akan tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti motor Dinas, Mobil Dinas dan baju partai dan tidak diperbolehkan yang bersangkutan berbicara untuk menguntungkan kepada salah satu kandidat,” imbaunya. (dar) 

Komentar Anda

Berita Terkini