Kejar Opini BPK, 18 Kendaraan Dinas Bakal Tarik Paksa

/ Kamis, 04 Oktober 2018 / 20.26
Kepala BPKPAD Malut, Bambang Hermawan
SOFIFI – Kejar Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebelum memasuki Bulan Desember 2018 mendatang. Pemerintah Provinsi melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, bakal menarik sejumlah Aset Daerah yang di kuasai pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak swasta. Sedikitnya 18 unit kendaraan dinas, baik roda empat dan roda dua hingga saat ini belum juga dikuasai Pemprov Malut.  

“ 18 unit kendaraan penguasaannya masih di tangan ASN atau pihak lain, sehingga menjadi temuan BPK. Nah inilah yang kita proses untuk ditarik kembali,” ungkap Kepala BPKPAD Pemprov Malut,  Bambang Hermawan, kepada wartawan di Sofifi. Kamis (4/10/2018).

Bambang menuturkan belasan kendaraan plat merah milik Pemerintah Daerah itu akan ditarik secara preventif atau melalui surat yang akan dikirim kepada pihak yang menguasai kendaraan dinas tersebut. 
Sambung Bambang, ada upaya paksa pemerintah daerah,  jika pihak yang menguasai kendaraan dinas ini enggan menyerahkan.

“ Tergantung apakah harus melalui upaya paksa atau preventif misalnya kita menyurat lalu mereka menyerahkan, kemudian kita proses statusnya,” ujar Hermawan. 

Ia menyatakan, seluruh aset yang tidak ketahui keberadaannya itu akan ditarik kembali sebelum bulan Desember 2018. 

“ Untuk mengejar opini BPK, diupayakan  sebelum Desember 2018 targetnya harus sudah selesai,” tegasnya.

Tercatat 18 kendaraan dinas milik Pemprov Malut baik roda empat maupun roda dua nilainya temuannya Rp.1.601.449.350 yang tidak jelas kendaraannya.

Sementara 42 unit kendaraan roda empat dan roda dua oleh laporan BPK tahun 2017, untuk pemeriksaan penatausahaan aset tetap milik Pemprov Malut tahun 2016, telah ditindaklanjuti dengan melakukan penarikan sebanyak 25 kendaraan roda empat maupun roda dua. Hanya saja hingga akhir tahun anggaran 2017, upaya penarikan kendaraan dinas ini masih berbuntut panjang.

Hal ini dibuktikan dari hasil audit BPK perwakilan Malut yang berakhir pada tanggal 11 Mei  2018 atas penatausahaan aset tetap milik Pemprov Malut tahun 2017. Dengan begitu, dalam audit  terdapat 18 unit kendaraan antara lain yaitu 13 unit kendaraan roda dua dengan harga perolehan senilai Rp. 455.690.000 dan 5 unit kendaraan roda empat dengan harga perolehan senilai Rp1.352.059.350. (bices)
Komentar Anda

Berita Terkini