Komisi III Bakal Panggil Disperindagkop dan Dishub Halbar

/ Senin, 08 Oktober 2018 / 20.48

Mahdin :  Bupati Halbar Harus Evaluasi Plt Sekwan

Mahdin Husen Anggota DPRD Halbar
HALBAR - Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) rencananya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Halbar berkaitan polemik pembangunan Pasar Rakyat Jailolo yang terletak di Desa Gufasa.

" Dalam pekan ini kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Disperindagkop-UKM Halbar dan Dishub Halbar, untuk membahas pemberitahuan surat ke DPRD Halbar terkait pembangunan pasar rakyat Jailolo," ungkap Anggota Komisi III DPRD Halbar, Mahdin Husen kepada wartawan Nusantaratimur.com,  Senin (08/10/2018).

Mahdin menuturkan,  dua SKPD yang nantinya dipanggil untuk membahas mengenai polemik masuknya surat oleh pihak Disperindagkop mereka sudah memasukan surat pembangunan pasar rakyat jailolo itu ke DPRD,  Namun pihak Sekretariat DPRD Halbar sendiri belum menerima surat masuk sebagaimana diklaim Disperindagkop, dan terkesan aneh dan ujung pihaknya akan disalahkan.

"Padahal betul surat itu memang kami tidak dapat sebelumnya, 
setelah dikroscek suratnya masuk pada tanggal 4 Oktober lalu," ujar Mahdin.

Munculnya polemik tersebut, hal itu membuat politisi PKS ini meminta Bupati Halbar  Danny Missy  agar mengevaluasi kinerja Pelaksana tugas (Plt) Sekwan  Halbar Hadijah Sergi, lantaran lambat  melaporkan surat masuk maupun surat keluar.

"Saya secara lembaga dan fraksi PKS mendesak agar Bupati Halbar mengevaluasi Sekwan, karena jika itu memang surat penting terkait dengan pembangunan infrastruktur Halbar kenapa harus tertunda di tangan pimpinan Wakil Ketua II DPRD Halbar dengan waktu yang cukup lama,” tukasnya.

"Kerja-kerja Sekwan itu mengontrol surat masuk dan keluar dan jika surat itu penting maka meminta staf untuk ingatkan pimpinan terus menerus bukan nanti kami sudah turun lapangan baru esoknya dapat surat pemberitahuan ada pekerjaan ini kan aneh," sambung Mahdin.

Di sisi lain Wakil Ketua I DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim menegaskan pembangunan pasar tersebut dipastikan berujung dengan hutang. Pasalnya pembangunan pasar tersebut dibangun di pengunjung tahun anggaran ini.

"Saya pastikan proyek itu akan timbul hutang. Karena bangun sudah akhir tahun. Padahal pembangunan itu bersumber dari APBN 2018," ujarnya. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini