Penyaluran Dana CSR PT. Harita Group Tidak Tepat Sasaran

/ Selasa, 16 Oktober 2018 / 02.17
Alwi La Masinu (Ketua Forum Akademisi Kepulauan Obi)

TERNATE – Ketidakjelasan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Harita Group kepada masyarakat Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal itu membuat Ketua Forum Akademisi Kepulauan Obi Malut, Alwi La Masinu, angkat bicara. Karena masyarakat lingkar tambang di Pulau Obi merasa dirugikan.

“ Penyaluran dana CSR selama beberapa tahun terakhir yang diberikan oleh PT. Harita Group kepada masyarakat Kepulauan Obi tidak tepat sasaran. Misalnya masyarakat yang berada di Ring I dan Ring II. Akan tetapi pihak PT. Harita Gorup lebih memfokuskan kerjanya untuk membangun desa kawasi,” kata Alwi La Masinu kepada awak media di Ternate. Senin (15/10).

Lanjut Alwi, langkah yang dibangun oleh PT. Harita Group telah gagal total, baik dalam hal pembangunan infrasktruktur  yang saat ini sedang dilaksanakan desa kawasi seharusnya patut dipertanyakan?. Lalu apa bukti di lapangan, sedangkan jembatan saat ini hanya beralasakan tanah (soil) dan batuan ultrabasa di lokasi PT. Gane Permai Sentosa (GPS) yang berdekatan dengan Desa Kawasi, seharusnya jembatan ini sudah parmanen untuk dibangun. Sebab jembatan tersebut sangat strategis untuk menghubungkan beberapa kecamatan Obi yang ada di pulau Obi,” pungkas Ketua Prodi Pendidikan Geografi STIKIP Kie Raha Ternate ini.
Alwi berpandangan bahwa kegagalan utama PT. Harita Group, karena tidak membangun jembatan darat untuk yang menghubungan sungai Akelamo dan Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan. karena daerah ini dibatasi oleh Aliran Sungai (Das) dengan jarak berkisar 15 Meter, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat saat ini,” ujarnya.

Berangkat dari persoalan itu,  ungkap Alwi, masyarakat yang ada di Kepulauan Obi masih mempertanyakan hasil kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. Harita Group dengan Puskesmas Laiwui, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan  yang dilakukan beberapa waktu lalu.  Nah, pertanyaan di mana konstribusi PT. Harita Group khususnya bidang kesehatan?. Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Pasal 108 ayat 1 UU Minerba telah menyebutkan dalam beberapa point bahwa, Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, tukasnya.

Tak hanya itu, penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di konsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apa bukti nyata konsultasi di lapangan untuk pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil di bidang sosial ekonomi di Kecamatan Pulau Obi saat ini, tambahnya.

Itu sebabnya, kata Alwi, masyarakat desa Soligi sampai sekarang mempertanyakan keberadaan penyaluran dana CSR di tahun 2016 dan 2017.  Terakhir dana yang diberikan juga sama tidak tahu kemana, sehingga ini dapat dinyatakan fiktif.

“ Melalui Forum Akademisi Kepulauan Obi Malut, meminta Direksi PT. Harita Group di Jakarta untuk mengevaluasi kinerja site CSR Desa Kawasi, karena dianggap tidak ada transparansi kepada warga di Obi Selatan,” tutupnya. (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini